Esai

“Apa yang bisa ditonton di sini?”

Pertanyaan itu hampir selalu terdengar pertama kali saat sebuah desa atau nagari mulai sering didatangi orang luar. Terdengar biasa, bahkan ramah. Tapi kalau diperhatikan agak dalam, ada cara pandang yang diam-diam bergeser. Tempat yang selama ini dihidupi warga sehari-hari (dengan segala ingatan, benih tanaman, olahan dapur, aturan hutan, hingga ritualnya) tiba-tiba dituntut buat menjelaskan dirinya sekadar sebagai tontonan. Warga tidak lagi ditanya bagaimana kabar ruang hidup mereka, tapi apa yang layak dijual atau dipamerkan ke tamu.

Terus terang, saya menyambut baik munculnya tanggapan baru dari Ammar Alwandi melalui akun @nusa.angka. Setidaknya, tanggapan tersebut memberi kesempatan untuk menguji (kembali) dasar dari sejumlah klaim sejarah yang sebelumnya ia sampaikan kepada publik.

Demokrasi Tidak Cukup Hanya dengan Pemilu

Ada kegelisahan yang layak kita renungkan: siapapun yang memimpin negeri ini, Indonesia tidak akan banyak berubah selama kedaulatan rakyat terlalu jauh berada di bawah kendali partai politik. Kalimat itu memang terdengar keras. Namun, daripada buru-buru menolaknya, lebih baik kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: setelah rakyat mencoblos dan pemilu selesai, sebenarnya siapa yang memegang kendali atas kekuasaan?