Perubahan zaman tidak pernah bisa dihentikan. Teknologi terus berkembang, media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan hampir setiap orang kini memiliki ruang untuk berbicara serta menampilkan dirinya kepada publik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan besar yang harus kita hadapi Bersama, bagaimana memastikan ruang digital tidak menjadi tempat yang perlahan mengikis nilai, etika, dan karakter generasi muda.
Padahal mulut cuma satu. Tapi baru-baru ini Prabowo Subianto, ya, yang Satya Wira Wibawa itu, dikabarkan pidato lagi. Seperti dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC) pada Jumat, 18 September 2026 yang lalu. Seolah algoritma sengaja mencemari kedua telinga ini dengan polusi suara semacam itu. Boleh jadi, demi menaikkan level nasib hidup di negeri ini, dari tragedi, menjadi komedi. Presiden kita ini tampaknya memang senang buang-buang air ludah ke muka kita, ya? Bahkan, di saat kemarau panjang seperti ini. Sungguh kekerasan simbolik! Jadi, daripada kadung basah, mending mandi saja sekalian, dengan membahas lebih jauh sembari membedah beberapa pidatonya dalam rentang waktu saat ini hingga, dua tahun ke belakang.
Ada lelucon birokratis yang ganjil dalam cara kurikulum kita menobatkan status “anak berprestasi”. Peserta didik dianggap sukses paripurna jika ia bermutasi jadi NPC yang patuh, bebas komplain, dan lihai menelan dogma legalitas tanpa pernah kepikiran mengaudit siapa pemegang saham di balik regulasi tersebut.
“Penindasan tidak akan pernah hilang, jika rakyat masih percaya pemimpin adalah tuan bukan pelayan” – Tan Malaka
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” ini bukan sebuah dalil, tapi hikmah yang telah lama hidup dalam khazanah peradaban Islam. Bisa diterjemahkan seperti “Pejabat Publik adalah Pelayan”. Sebuah hikmah, tetapi sejalan dengan apa yang menjadi prinsip dalam agama Islam, dalam perspektif Islam, jabatan bukanlah simbol kemuliaan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pencipta umat manusia.
“Apa yang bisa ditonton di sini?”
Pertanyaan itu hampir selalu terdengar pertama kali saat sebuah desa atau nagari mulai sering didatangi orang luar. Terdengar biasa, bahkan ramah. Tapi kalau diperhatikan agak dalam, ada cara pandang yang diam-diam bergeser. Tempat yang selama ini dihidupi warga sehari-hari (dengan segala ingatan, benih tanaman, olahan dapur, aturan hutan, hingga ritualnya) tiba-tiba dituntut buat menjelaskan dirinya sekadar sebagai tontonan. Warga tidak lagi ditanya bagaimana kabar ruang hidup mereka, tapi apa yang layak dijual atau dipamerkan ke tamu.
Terus terang, saya menyambut baik munculnya tanggapan baru dari Ammar Alwandi melalui akun @nusa.angka. Setidaknya, tanggapan tersebut memberi kesempatan untuk menguji (kembali) dasar dari sejumlah klaim sejarah yang sebelumnya ia sampaikan kepada publik.