Ironi Desil: Orang Miskin Harus Meyakinkan Negara Kalau Dirinya Miskin

Ada sesuatu yang terasa janggal dalam cara negara melihat kemiskinan hari ini. Orang miskin tidak cukup hanya hidup dalam kekurangan; ia masih harus masuk data, memenuhi kategori, terdaftar dalam sistem, dan melewati berbagai indikator untuk membuktikan bahwa dirinya memang miskin. Kalau namanya tidak muncul dalam data, seolah-olah kemiskinannya tidak pernah ada.

Secara konsep, negara memang membutuhkan data agar pemerintah mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan dan kebijakan tidak salah sasaran. Tetapi persoalannya muncul ketika angka kesejahteraan dianggap sebagai gambaran utuh kehidupan seseorang, sebab apa yang tercatat sebagai aset belum tentu menjadi kekayaan yang benar-benar dapat dinikmati. Sumatera Barat memberikan contoh menarik tentang persoalan tersebut.

Ketika Tanah Pusako Dibaca Sebagai Kekayaan

Di Sumatera Barat, konsep tanah pusako dan tanah ulayat memiliki karakter yang berbeda dengan kepemilikan tanah pribadi secara sederhana. Tanah tersebut dapat berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan bersama oleh kaum, suku, atau beberapa anggota keluarga. Bayangkan sebuah tanah pusako yang kemudian disertifikatkan melalui program PTSL. Dari sisi administrasi, ini tentu langkah yang baik karena sertifikasi memberikan kepastian hukum dan memperjelas status pertanahan.

Tetapi di sinilah kita perlu berhenti sebentar: apa yang terjadi ketika tanah yang secara sosial dan adat merupakan milik bersama kemudian dibaca oleh sistem sebagai aset individual? Satu bidang tanah bisa berkaitan dengan dua keluarga, lima keluarga, bahkan lebih. Sertifikat mungkin sudah ada dan nilai tanah mungkin tinggi. Tetapi apakah setiap orang yang memiliki hubungan hak terhadap tanah tersebut bisa menjualnya sendiri? Belum tentu. Apakah tanah itu menghasilkan pendapatan bagi mereka? Belum tentu. Apakah sertifikat tersebut bisa langsung ditukar menjadi beras, biaya sekolah anak, atau biaya berobat? Tentu tidak.

Namun dalam logika administrasi, kita mudah tergoda untuk berpikir bahwa punya tanah berarti punya aset, dan punya aset berarti sejahtera. Padahal kehidupan tidak sesederhana tabel. Tanah pusako yang tidak menghasilkan pendapatan tidak otomatis membuat seseorang kaya, sebagaimana sertifikat tidak otomatis membuat dapurnya mengepul. Ini bukan berarti PTSL salah atau sertifikat tanah tidak penting. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kepemilikan aset diterjemahkan menjadi ukuran kesejahteraan, sebab memiliki aset dan memiliki daya beli adalah dua perkara yang berbeda.

Motor Dua, Disebut Mampu?

Mari kita tinggalkan sejenak tanah pusako dan masuk ke persoalan yang mungkin jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di daerah pedalaman. Bayangkan sebuah keluarga yang tinggal cukup jauh dari sekolah. Jalan ada, tetapi kendaraan umum hampir tidak tersedia, sementara dua orang anak mereka masih sekolah dan harus menempuh perjalanan pulang-pergi setiap hari. Orang tua kemudian berusaha membeli satu sepeda motor untuk anak-anaknya. Langkah ini diambil bukan karena keluarga itu kaya atau ingin bergaya, melainkan murni karena anak harus sekolah.

Dua anak berboncengan menggunakan satu motor, sedangkan sang ayah juga memiliki satu motor untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga di dalam rumah itu tercatat ada dua sepeda motor. Kalau hanya melihat angka dan aset, keluarga ini mungkin terlihat cukup mampu. Tetapi mari kita lihat kehidupan sebenarnya. Karena kendaraan umum tidak tersedia—atau jikapun ada sewaan atau angkutan umum biayanya bisa mencapai sekitar Rp20 ribu per hari untuk dua anak—memiliki motor jauh lebih hemat karena satu liter bensin bisa digunakan beberapa hari tergantung jarak dan kondisi perjalanan.

Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, membeli motor bukan selalu simbol kemakmuran; kadang motor justru adalah alat untuk bertahan hidup. Motor adalah kendaraan menuju sekolah, menuju sawah, menuju pasar, dan menuju tempat kerja. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin kepemilikan dua sepeda motor langsung diterjemahkan sebagai tanda bahwa sebuah keluarga sudah sejahtera? Bisa jadi keluarga tersebut membeli motor justru karena negara belum menyediakan akses transportasi publik yang memadai.

Di sinilah kita kembali melihat persoalan yang sama: aset yang dimiliki seseorang kadang bukan tanda bahwa ia kaya, melainkan tanda bahwa ia harus menanggung sendiri biaya atas kebutuhan dasar yang belum terlayani. Kalau negara hadir dengan transportasi sekolah yang terjangkau dan angkutan umum yang murah, mungkin keluarga itu tidak perlu membeli motor kedua dan pengeluarannya bisa lebih kecil. Namun ketika fasilitas tidak tersedia, masyarakat mencari jalan keluarnya sendiri. Sangat ironis ketika kendaraan yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut justru dibaca sistem sebagai indikator bahwa mereka sudah mampu.

Yang Terlihat Kaya Belum Tentu Sejahtera

Persoalan ini sebenarnya lebih luas daripada tanah pusako dan kendaraan. Seorang petani bisa memiliki tanah tetapi penghasilannya kecil, seorang nelayan bisa memiliki perahu tetapi hasil tangkapannya tidak menentu, dan seorang pedagang bisa memiliki kios tetapi keuntungan bersihnya sangat terbatas. Karena itu, kepemilikan aset tidak seharusnya dibaca sendirian tanpa melihat pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kebutuhan hidup, dan kondisi nyata keluarga. Kita perlu membedakan antara memiliki sesuatu dan mampu hidup dari sesuatu tersebut.

Kemiskinan juga tidak selalu terlihat dari rumah yang hampir roboh. Kadang kemiskinan bersembunyi di balik cicilan, utang di warung, biaya sekolah anak, biaya kesehatan, dan penghasilan yang tidak menentu. Seorang buruh harian mungkin masih memiliki sepeda motor, rumahnya masih berdiri, dan anak-anaknya masih sekolah, sehingga dari luar kehidupannya terlihat baik-baik saja. Tetapi ketika pekerjaan sepi selama beberapa minggu, harga kebutuhan pokok naik, atau salah satu anggota keluarga sakit, barulah terlihat betapa tipisnya jarak antara “mampu” dan “tidak mampu”. Di atas kertas mungkin ia masih terlihat baik, namun dalam kehidupan sehari-hari belum tentu demikian.

Ketika Orang Miskin Harus Membuktikan Dirinya Miskin

Di sinilah ironi Desil mulai terasa. Bayangkan seseorang datang ke kantor nagari karena tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, berharap mendapatkan bantuan atau setidaknya perhatian dari pemerintah, namun hanya mendapat jawaban, “Bapak tidak masuk data.” Ketika ia bertanya alasannya, jawabannya adalah karena data menunjukkan kondisi yang berbeda. Masyarakat pun diminta melengkapi administrasi, memperbarui data, serta menunggu verifikasi dan pemutakhiran yang panjang.

Persoalannya bukan sekadar soal ada atau tidaknya bantuan, melainkan siapa yang paling mudah berhadapan dengan sistem. Orang yang memiliki akses informasi, waktu, kemampuan administratif, dan koneksi birokrasi mungkin lebih mudah memperjuangkan perubahan datanya. Sementara itu, orang yang benar-benar rentan bisa jadi tidak memiliki semua sarana tersebut. Akhirnya muncul ironi di mana orang miskin harus mengerahkan banyak energi hanya untuk meyakinkan negara bahwa dirinya miskin. Padahal, bukankah seharusnya negara yang memiliki sistem data yang aktif memastikan tidak ada masyarakat miskin yang terlewat?

Data Penting, Tetapi Data Bukan Kehidupan

Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa data tidak diperlukan. Justru sebaliknya, data yang akurat sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran, sehingga orang yang mampu tidak mengambil jatah mereka yang benar-benar membutuhkan. Masalahnya bukan pada keberadaan data, melainkan ketika data dianggap sebagai kebenaran tunggal. Data sejatinya hanyalah alat untuk membaca kehidupan, bukan kehidupan itu sendiri.

Kemiskinan bukanlah sebuah foto diam, melainkan film yang bergerak. Kondisi seseorang bisa berubah drastis dari bulan ke bulan, bahkan minggu ke minggu: hari ini masih bekerja, besok terkena PHK; hari ini sehat, besok harus menanggung biaya pengobatan; hari ini mampu menyekolahkan anak, bulan depan penghasilan merosot. Begitu pula dengan aset; tanah, rumah, atau kendaraan bisa tercatat atas nama seseorang, tetapi belum tentu menghasilkan pendapatan atau dapat digunakan secara bebas untuk memenuhi kebutuhan harian. Karena itu, data sosial ekonomi harus mampu membedakan antara aset yang tercatat di atas kertas dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan.

Jangan Sampai Adat Kalah oleh Angka

Bagi Sumatera Barat, persoalan ini menyentuh aspek yang lebih mendalam, yaitu bagaimana negara membaca masyarakat adat. Minangkabau memiliki sistem sosial yang tidak seluruhnya dapat diterjemahkan ke dalam konsep kepemilikan individual barat; ada harta pusaka, kaum, suku, tanah ulayat, hak bersama, dan tanggung jawab kolektif. Dalam adat Minangkabau, sesuatu yang dimiliki bersama tidak otomatis membuat setiap individu bebas memperlakukannya sebagai milik pribadi.

Ketika tatanan adat tersebut dipaksakan masuk ke dalam tabel administrasi, negara harus berhati-hati agar tidak kehilangan konteks sosialnya. Jangan sampai tanah pusako yang berstatus milik bersama dicatat semata-mata sebagai kekayaan pribadi, atau sertifikat tanah dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan seseorang telah sejahtera. Sertifikat tanah hanya membuktikan status legalitas pertanahan, bukan ukuran kesejahteraan ekonomi. Di sinilah kita perlu belajar dari cara masyarakat Minang memandang kepemilikan: tidak semua yang terlihat sebagai “punya” berarti benar-benar dapat dinikmati secara pribadi.

Pada Akhirnya, Siapa yang Harus Meyakinkan Siapa?

Data bukanlah musuh, dan pemerintah memang tidak bisa bekerja tanpa instrumen tersebut. Yang perlu dikritisi adalah kecenderungan menempatkan angka lebih tinggi daripada kenyataan faktual. Negara membutuhkan data untuk bekerja, tetapi juga membutuhkan empati untuk memahami. Jangan sampai masyarakat yang sedang terhimpit datang bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan memohon agar kesulitan hidupnya dipercaya, hanya untuk dipatahkan dengan kalimat, “Maaf, menurut data Anda tidak miskin.”

Lebih menyedihkan lagi jika seseorang divonis sejahtera hanya karena memegang tanah pusako kaum atau memiliki motor yang dibeli demi menyekolahkan anak. Tanahnya ada, sertifikatnya ada, motornya ada, tetapi beras di dapur belum tentu tersedia. Di titik inilah kita perlu bertanya: apakah negara sedang mengukur kekayaan atau mengukur kesejahteraan? Sebab keduanya adalah hal yang berbeda.

Ada pula pertanyaan mendasar yang layak direnungkan: apakah perubahan pembacaan data ini pada akhirnya sengaja diarahkan agar angka kemiskinan terlihat menurun di atas kertas demi klaim keberhasilan pemerintah di akhir periode? Tentu kita tidak sedang menuduh Badan Pusat Statistik (BPS) memanipulasi angka, karena BPS memiliki metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun sebagai publik, kita berhak bertanya apakah kemiskinan benar-benar berkurang karena taraf hidup membaik, atau sekadar berkurang karena cara mendefinisikan dan membaca datanya yang diubah. Ada jurang pemisah yang lebar antara kemiskinan yang nyata teratasi dengan kemiskinan yang sekadar disembunyikan dari statistik. Jika orang yang kesulitan hidup masih harus bersusah payah meyakinkan negara bahwa ia miskin, maka barangkali bukan masyarakat yang gagal memahami data, melainkan data yang belum cukup memahami denyut kehidupan manusia.