Mengarang pantun ibarat mengaduk (maaru) gula saka dan santan jadi tengguli. Adukan yang pas akan menghasilkan tengguli yang manis dan enak. Sebuah ungkapan Minang lama berbunyi: ‘Kurang aru cirik kambiangan, talampau aru bapalantiangan’. Ungkapan itu menyiratkan bahwa hanya tangan dan yang cekatan dan emosi yang tertatalah yang dapat menghasilkan tengguli yang bagus.
Akhir-akhir ini sebagian yang mengikuti sedang dihadapkan pada polemik perdebatan panas tentang status Syeikhul Akbar Muhyiddin Ibnu Araby, mulai dari yang mengatakan beliau qutubul ghaust sampai pada yang mengkafirkan. Sebenarnya aku tidak terlalu suka untuk menulis ini, karena aku tidak merasa bahwa medsos tempat yang tepat membahasnya, kalaupun ada ya tipis aja, bukan tujuan berdebat, adapun diskusi tentu saja aku melakukannya, tapi dikalangan khusus saja, mempertajam bahasa.
“Apa yang bisa ditonton di sini?”
Pertanyaan itu hampir selalu terdengar pertama kali saat sebuah desa atau nagari mulai sering didatangi orang luar. Terdengar biasa, bahkan ramah. Tapi kalau diperhatikan agak dalam, ada cara pandang yang diam-diam bergeser. Tempat yang selama ini dihidupi warga sehari-hari (dengan segala ingatan, benih tanaman, olahan dapur, aturan hutan, hingga ritualnya) tiba-tiba dituntut buat menjelaskan dirinya sekadar sebagai tontonan. Warga tidak lagi ditanya bagaimana kabar ruang hidup mereka, tapi apa yang layak dijual atau dipamerkan ke tamu.
Genre pantun boleh dibilang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Walapun zaman berubah, musim berkisar, pantun tetap hidup meskipun secara estetika ia mengalami transformasi. Namun itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Di negeri ini sekarang pantun juga populer di ranah politik. Politikus seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Tifatul Sembiring, misalnya, suka mengungkapkan pesan politiknya lewat pantun, sebagaimana dibahas oleh Erizal dalam artikelnya ‘Politik Pantun Yang Rumit’ (2011:75-80). Pantun memang bagian dari politik kehidupan, tak terkecuali pantun Minangkabau.
Konteks foto klasik yang kami turunkan kali ini adalah Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta (1931). Dalam foto ini kelihatan Buya Hamka (duduk, kedua dari kiri) yang memakai pakaian Jawa, lengkap dengan blangkon-nya, bersama beberapa rekannya dari Minangkabau. Jarang-jarang, bahkan mungkin belum pernah orang Minang melihat Buya Hamka tampil dalam pakaian Jawa.
Perdebatan mengenai Islam dan Marxisme memang sering kali berhenti pada kesimpulan yang terlalu sempit, Islam adalah agama, sedangkan Marxisme adalah materialisme, maka keduanya pasti bertentangan. Dari logika sederhana ini lahir juga tuduhan bahwa seorang Marxis atau mungkin juga komunis dengan sendirinya adalah anti-agama. Jika kita lihat dalam sejarah, penjelasannya tidak sesederhana itu.