Opini

Pasca era reformasi, civil society telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menuju spirit dan kesadaran bersama dalam upaya mengembalikan semangat demokratisasi di Indonesia. Unsur hakiki yang sudah lama menancap dalam jati diri tersebut sudah lama tertuang dalam cita-cita sila ke-4 Pancasila, yang kemudian menjadi pondasi kuat dalam menjaga amanat kedaulatan rakyat. Tidak sampai disana, Bung Hatta sebagai putra Minangkabau yang juga sekaligus salah satu tokoh founding father telah lebih dahulu mengenalkan konsep demokrasi yang bukan hanya sekedar menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berfikir, berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta musyawarah mufakat. Bagi Hatta, melalui bukunya yang berjudul “Demokrasi Kita” menyebutkan bahwasanya demokrasi Indonesia haruslah dirancang berbeda dengan demokrasi ‘ala barat’ yang hanya mengedepankan semangat individualisme. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan corak penyakit dalam tubuh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Esai ini ditulis sebagai bentuk respons, pelurus metodologis, sekaligus ruang dialektika atas tulisan Saudara Azmi sebelumnya yang dimuat di Rundiang.id. Melalui tulisan ini, saya mencoba membedah kompleksitas Perang Paderi menggunakan kacamata Zeitgeist (Jiwa Zaman) dan konsep anakronisme dalam ilmu sejarah, dengan bersandar pada rujukan teoretis dari para sejarawan Universitas Andalas seperti Prof. Gusti Asnan dan Dr. Wannofri Samry.

Dalam lanskap pemikiran sosiokultural Nusantara, kebudayaan tidak pernah dipahami sekadar sebagai dokumen hukum tertulis atau kontrak sosial yang kaku di atas kertas. Kebudayaan adalah sebuah “organisme hidup”—sebuah kebulatan jiwa dan daya dorong peradaban yang dinamis. Proklamator bangsa asal Minangkabau, Mohammad Hatta, dalam catatannya menegaskan landasan filosofis ini secara kuat bahwa: “Adat Minangkabau bukanlah sebuah dokumen mati yang beku di dalam piagam sejarah. Ia adalah adat yang hidup, yang tumbuh secara alami dari kedalaman jiwa masyarakatnya…” Tesis ini dipertegas secara benderang oleh Buya HAMKA yang menyatakan bahwa integrasi adat dan Islam bukanlah taktik gencatan senjata politik, melainkan peleburan ontologis di mana adat menemukan keluhurannya dalam syariat. Dari kacamata antropologis yang jernih dari para pemikir bangsa inilah kita harus meluruskan kekeliruan berpikir adinda penulis tersebut melalui tiga dekonstruksi fundamental.

Tudingan provokatif Permadi Arya beberapa waktu lalu yang melabeli Sumatera Barat sebagai daerah yang “barbar” dalam beragama dan episentrum intoleransi, tak pelak memantik gelombang kemarahan publik Minangkabau. Reaksi defensif bermunculan, menuduh sang pemantik sedang melakukan pembunuhan karakter. Namun, ketika asap emosi mereda, kita harus memiliki keberanian intelektual untuk menatap cermin dan menelan pil pahit. Berbagai rilis Indeks Kota Toleran dari lembaga sipil secara konsisten menempatkan kota-kota di Sumatera Barat di papan bawah. 

Membaca ulasan jernih dari sahabat saya di Rundiang.id (16/5/2026) dalam artikel “Tan dan Pak Natsir di Media Sosial” Menghadirkan rasa terima kasih yang sangat mendalam di hati. Di tengah riuhnya algoritma media sosial yang sering kali memaksa kita berpihak dalam hitam-putih, kehadiran tulisan tersebut seperti oase, sebuah ajakan bersahabat untuk menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan membaca ulang serta manimbang jo raso.