Politik Sumbar Hari Ini dalam Bingkai "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

Politik Sumbar Hari Ini dalam Bingkai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

oleh | Mei 23, 2026 | Kaji, Opini

Kalau bicara politik Sumatera Barat, rasanya memang susah dipisahkan dari agama dan budaya. Dari dulu urang awak tumbuh dekat dengan surau, musyawarah, dan nilai ABS-SBK yang “indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.” Mungkin itu sebabnya politik di Sumbar terasa berbeda dibanding banyak daerah lain. Politik bukan cuma soal perebutan kekuasaan, tapi juga soal kedekatan nilai antara pemimpin dan masyarakat urang awak.

Sejarah panjang itu yang membuat partai-partai Islam punya tempat kuat di Sumatera Barat. Dari era Masyumi sampai munculnya Partai Keadilan Sejahtera, masyarakat Sumbar memang punya kedekatan emosional dengan politik berbasis Islam. Bagi urang awak, pemimpin bukan hanya dinilai dari cara berbicara atau seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tapi juga dari sikap, keteladanan, dan kedekatannya dengan masyarakat kecil.

Menariknya, budaya diskusi di Sumbar sampai hari ini masih sangat kuat. Politik bagi urang awak memang seperti bagian dari keseharian. Politik bisa dibahas di mana saja, mulai dari lapau kopi sampai ruang keluarga. Masyarakat Minangkabau memang dikenal kritis terhadap perubahan sosial dan politik. Karena bagi urang awak, “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik.”

Tapi hari ini, arah politik Sumbar mulai bergerak mengikuti perubahan zaman. Seolah ada kesadaran baru bahwa politik tidak bisa terus berjalan dengan cara lama. Anak-anak muda mulai melihat politik dari sisi yang lebih luas. Bukan hanya soal identitas dan simbol, tapi juga tentang siapa yang benar-benar mampu “mambangkik batang tarandam” untuk pembangunan daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan membawa masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Mungkin benar kata pepatah Minang, “sakali aia gadang, sakali tapian barubah.” Perubahan zaman perlahan ikut mengubah cara masyarakat melihat politik. Partai-partai nasionalis mulai mendapat ruang besar di Sumatera Barat. Tapi ini bukan berarti nilai agama mulai hilang. Justru masyarakat sedang mencoba menyeimbangkan antara menjaga identitas budaya dengan kebutuhan pembangunan modern.

Walau arah politik mulai berubah, agama dan adat tetap belum bisa dipisahkan dari kehidupan politik masyarakat Sumbar. Nilai ABS-SBK tetap menjadi fondasi moral yang sangat kuat dalam menilai figur pemimpin. Masyarakat Sumbar masih menempatkan moralitas, etika, dan integritas sebagai ukuran penting dalam politik. Karena itu, figur pemimpin yang dianggap dekat dengan nilai agama dan budaya lokal cenderung tetap memperoleh legitimasi sosial yang besar.

Hari ini politik Sumbar seperti sedang berdiri di antara dua dunia: menjaga tradisi lama sambil menghadapi tuntutan zaman yang terus bergerak cepat. Di satu sisi, masyarakat ingin mempertahankan identitas budaya dan nilai religius yang telah lama menjadi ciri khas Minangkabau. Namun di sisi lain, tuntutan pembangunan dan perubahan sosial memaksa masyarakat untuk lebih terbuka terhadap pendekatan politik yang lebih modern dan rasional. Persimpangan inilah yang membuat dinamika politik Sumatera Barat menjadi sangat menarik untuk dikaji.

Masuknya media sosial dan perkembangan teknologi juga ikut mengubah cara masyarakat Sumbar melihat politik. Generasi muda hari ini hidup dalam arus informasi yang sangat cepat. Media sosial menjadi ruang baru dalam pembentukan opini publik dan preferensi politik. Akibatnya, pola komunikasi politik ikut berubah. Jika dulu legitimasi politik banyak dibangun melalui tokoh adat, ulama, dan struktur sosial tradisional, maka sekarang pengaruh media digital mulai mengambil peran yang sangat besar.

Situasi ini akhirnya melahirkan tantangan baru dalam politik lokal di Sumatera Barat. Politik identitas yang sebelumnya tumbuh secara kultural kini sering kali diproduksi ulang melalui media sosial dalam bentuk yang lebih emosional dan simbolik. Akibatnya, ruang demokrasi kadang dipenuhi polarisasi dan narasi populisme yang tidak selalu sehat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat Sumbar dituntut untuk mampu mempertahankan tradisi diskusi kritis agar demokrasi tidak terjebak pada politik sentimen semata.

Satu hal yang juga tidak bisa dilepaskan dari Sumbar adalah budaya merantau. Dari rantau itulah sering lahir banyak cara pandang baru tentang kehidupan dan politik. Dari dulu, perantau Minang bukan hanya membantu ekonomi kampung halaman, tapi juga membawa gagasan dan cara pandang baru terhadap politik. “Dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang,” tapi sejauh apa pun merantau, kampung halaman tetap punya ikatan emosional yang kuat bagi urang awak.

Persoalan terbesar politik Sumbar hari ini sebenarnya bukan lagi sekadar siapa yang menang pemilu atau partai mana yang kuat, tapi siapa yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Politik yang terlalu sibuk pada simbol dan identitas sering kali gagal menghadirkan solusi konkret bagi persoalan daerah. Padahal masyarakat membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membuka akses pembangunan yang lebih merata.

Kritik terhadap politik lokal juga perlu diarahkan pada kecenderungan elit politik yang terkadang lebih sibuk membangun citra dibanding menghadirkan kerja nyata. Politik akhirnya sering diukur dari popularitas figur, bukan dari kualitas gagasan dan program yang ditawarkan kepada masyarakat.

Padahal sejak dulu masyarakat Minangkabau dikenal punya tradisi berpikir dan tradisi intelektual yang kuat. Ranah Minang melahirkan banyak tokoh nasional, pemikir, ulama, dan aktivis pergerakan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Tradisi intelektual itu seharusnya menjadi modal penting dalam membangun budaya politik yang lebih substantif dan berbasis gagasan. Politik tidak boleh hanya dipenuhi slogan moral tanpa arah pembangunan yang jelas.

Karena itu, politik Sumbar ke depan membutuhkan generasi baru yang mampu menjembatani nilai tradisi dengan kebutuhan pembangunan modern. Pemimpin masa depan tidak cukup hanya religius dan dekat dengan budaya lokal, tetapi juga harus memiliki kapasitas intelektual, kemampuan manajerial, serta visi pembangunan yang jelas. Masyarakat hari ini membutuhkan pemimpin yang bukan sekadar pandai berbicara, tetapi mampu bekerja secara konkret.

Masyarakat Sumbar juga perlu terus menjaga budaya kritis yang selama ini menjadi ciri khas urang awak. Politik yang sehat hanya bisa tumbuh ketika masyarakat berani mengawasi kekuasaan dan tetap menjaga tradisi diskusi yang hidup di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, politik Sumatera Barat hari ini sedang berada di titik yang menarik. Nilai agama masih kuat, budaya Minangkabau tetap hidup, tetapi masyarakat juga terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Ranah Minang hari ini seperti sedang menjaga satu hal yang tidak mudah: tetap berpijak pada adat dan agama, sambil menghadapi dunia yang terus berubah. Ibarat berjalan di antara dua jalan, tradisi tetap dijaga, tapi perubahan zaman juga tidak bisa dihindari. Karena bagi urang awak, adat dan nilai bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk tetap hidup mengikuti zaman.

*)Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 dengan judul “Partai Politik dan Pembangunan Daerah: Studi Dinamika Elektoral di Sumatera Barat Pasca Reformasi”.

Penulis:
Frans Tory Damara Pradipta
penulis sekaligus peneliti muda berdarah Minangkabau yang lahir dan besar di Kota Padang, Sumatera Barat, dan saat ini menempuh studi Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung. Dalam berbagai kajiannya, Frans banyak membahas politik identitas, budaya politik Minangkabau, serta dinamika demokrasi lokal yang berkaitan dengan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”