Petuah Mr. Syafruddin Prawiranegara, untuk Pengulas “Gubernur Pembaca Sejarah”

“Jangan pernah kehilangan objektivitas meskipun terhadap mereka yang tidak kita sukai,” kata Mr. Syafruddin Prawiranegara, pahlawan nasional Indonesia. Ungkapan Gubernur Bank Indonesia pertama itu sengaja saya kutipkan buat Muhammad Genta Saputra, mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya yang mengulas tulisan saya berjudul “Mahyeldi Anshrullah, Gubernur Pembaca Sejarah”.

Tulisan yang dimuat di kolom langgam.id itu adalah apresiasi tulus saya buat Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, karena menaruh perhatian serius terhadap berbagai sejarah yang terkait Sumatera Barat. Dalam penghujung tulisan itu saya sampaikan, “ketika Gubernur Mahyeldi membaca dan meraba sejarah, besar sekali harapan, program dan kegiatan strategis Pemprov Sumbar ke depan, berpihak pada kebudayaan“.

Rupanya, tulisan saya di langgam.id menarik bagi Muhammad Genta, sehingga ditanggapi dengan tulisan di rundiang.id berjudul: Mengulas “Gubernur Pembaca Sejarah”: Ketika Minat Sejarah Belum Menjadi Keberpihakan Kebijakan. Meski ditanggapi di media yang berbeda, tapi dialektika semacam ini saya hargai. Tradisi berdialektika lewat tulisan harus dipupuk dan dilestarikan, karena sudah berurat dan berakar di Sumatera Barat. Banyak sekali benchmarking atau contoh baik yang bisa dilihat.

Salah satunya, saya teringat sejarah Syekh Saad Al-Khalidi atau Syekh Mungka yang “berbalas kitab” dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini memperlihatkan betapa intelektual tempo dulu membangun tradisi dialektika lebih maju dan beradab. Sesuatu yang patut ditiru saat ruang media sosial kita hari ini terasa sesak dan pengap akibat makian, carut-marut, dan tudingan sepihak, sehingga terjadi BLUR seperti ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka.

Kembali kepada tulisan Genta Saputra di rundiang.id yang menanggapi kolom saya di langgam.id, saya ingin memastikan, bahwa tulisan itu tidak akan membuat kita terjebak dalam romanticizing the past hingga mengidap amnesia sejarah seperti dirisaukan Genta. Bukankah dalam tulisan di langgam.id saya sampaikan dengan terang benderang: sejarah-sejarah masa lalu itu tidak untuk “diberhalakan”.

Biar tidak dipahami sepenggal-sepenggal, saya pertegas sekali lagi tulisan saya di langgam.id. Saya tulis, ketika Gubernur Mahyeldi membaca dan meraba sejarah, besar sekali harapan, program dan kegiatan strategis Pemprov Sumbar ke depan, berpihak pada kebudayaan, termasuk sejarah. Tentu saja, sejarah masa lalu, tidak sekadar untuk didongengkan, tapi mesti dijadikan pelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan mempelajari sejarah, perjuangan ke depan, tidak kehilangan elan vitalnya. Karena historia vitae magistra: sejarah adalah guru!

Dalam konteks historia vitae magistra ini saya secara objektif melihat, Gubernur Mahyeldi Ansharullah, tidak hanya paham dengan teorinya, tapi mengaplikasikan secara nyata melalui kebijakannya. Bukti teranyar, pada tahun 2026 ini, Pemprov Sumbar akan mendatangkan ahli dari Australia untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam soal situs menhir Maek: warisan sejarah purba yang terhampar di Bukit Barisan, Lima Puluh Kota.

Jauh sebelumnya, cukup banyak jejak-jejak digital yang menunjukkan keberpihakan dan kebijakan Gubernur Mahyeldi Ansharullah, terhadap pemajuan kebudayaan Sumatera Barat, termasuk terhadap sejarah. Diantaranya adalah pembuatan Master Plan Kota Tua Padang dan usulan pembangunan Pusat Kebudayaan Minangkabau. Kemudian, promosi budaya dan sejarah Sumbar di tingkat nasional dan internasional. Belum lagi, soal berbagai rangkaian sejarah PDRI, termasuk keberpihakan terhadap Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 dan sejarah Perang Kamang.

Terkait pendapat Genta dalam tulisannya tentang kebijakan Gubernur Mahyeldi yang masih banyak memperlakukan sejarah sebagai hiasan resmi ketimbang sebagai sesuatu yang hidup dan perlu diurus secara serius, saya pikir, kita semua harus melihat secara jernih. Kita semua perlu mengingat kembali petuah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Bahwa kita jangan pernah kehilangan objektivitas, meskipun terhadap mereka yang tidak kita sukai.

Saya pribadi, bukan pendukung Gubernur Mahyeldi untuk periode keduanya. Tapi secara objektif saya melihat, kebijakan Pemprov Sumbar terhadap sejarah dan kebudayaan dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi, sudah bisa ditunjukkan. Pengusulan sejumlah tokoh sebagai pahlawan nasional dan penerbitan ulang buku “1.001 Orang Minang di Pentas Sejarah” , bisa dijadikan indikatornya. Belum lagi, “pokir-pokir” pimpinan dan anggota DPRD Sumbar di bidang kebudayaan dan sejarah, itu tak akan pernah bisa dieksekusi, tanpa kebijakan gubernur.

Maka, menumpukkan “bagian sejarah yang lebih rumit atau masih menyisakan luka” hanya kepada Gubernur Mahyeldi seorang seperti dalam tulisan Genta di rundiang.id, rasanya tidaklah adil. Bagaimanapun, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Pemda) membatasi juga kewenangan yang dimiliki Gubernur/Pemerintah Provinsi. Begitu pula dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahkan, dalam arah kebijakan pembangunan hari ini, “sejarah yang menyisakan sisi penderitaan dan trauma” seperti ditulis Genta, bukanlah termasuk urusan wajib yang harus dikerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Maka, ketika urusan sejarah belum menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, tapi ada seorang Gubernur bernama Mahyeldi yang membaca sejarah dan peduli sejarah, saya pikir sebuah kewajaran, bila diberi apresiasi, walau hanya lewat tulisan.

Apalagi, seperti ditulis sejarawan Profesor Mestika Zed dalam kata pengantar buku “Tambiluak, Tentang PDRI dan Peristiwa Situjuah”, akhir-akhir ini minat anak muda terhadap sejarah amat rendah. Tetapi kecenderungan ini tampaknya juga terjadi di kalangan kaum politisi di negeri ini. Kebanyakan mereka tidak lagi mempelajari sejarah. Padahal para politisi dari generasi “the founding fathers” di masa lalu memiliki apresiasi sejarah yang amat intens. Dan saya melihat, apresiasi itu ada pada Gubernur Mahyeldi. (***)