Mengulas “Gubernur Pembaca Sejarah”: Ketika Minat Sejarah Belum Menjadi Keberpihakan Kebijakan

Sebuah tulisan di Langgam.id baru-baru ini menggambarkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah sebagai sosok yang memiliki minat dan wawasan terhadap sejarah Minangkabau serta perjuangan bangsa, dan hal itu ditulis oleh Anggota DPRD Lima Puluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky.

Penulis menyajikan potret yang hangat tentang seorang pemimpin yang tidak hanya sibuk dengan urusan pemerintahan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan ketertarikan yang cukup dalam terhadap masa lalu. Di tengah banyak kepala daerah yang jarang mau repot membicarakan sejarah secara bermakna, apresiasi semacam itu memang terasa menyegarkan.

Namun apresiasi yang hanya berhenti pada kekaguman pribadi biasanya cukup dikirim melalui pesan pribadi, barangkali WhatsApp juga bisa. Ketika sebuah tulisan memasuki ruang media publik, ia biasanya dituntut bekerja lebih keras: tidak sekadar menyodorkan kekaguman, tetapi juga mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, saya coba merangkai pertanyaan itu. Apakah pengetahuan sejarah seorang gubernur cukup berhenti sebagai pengetahuan, ataukah ia harus diuji melalui dampaknya terhadap kebijakan yang ia ambil.

Mahyeldi Ansharullah adalah Gubernur Sumatra Barat. Posisi itu membawa tanggung jawab yang berbeda dari sekadar menjadi seorang pembaca sejarah yang baik. Ia memegang kewenangan politik, akses terhadap anggaran publik, dan kemampuan untuk menjadikan sejarah sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. Karena itu, ukuran apresiasi terhadap minat sejarahnya tidak cukup diukur dari kemampuan menyebut tokoh atau menyisipkan narasi historis dalam pidato, kalau begitu tak jauh beda kita dengan orang nan mengigau akan romantisme masa lalu. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana wawasan itu melahirkan keberpihakan dalam kebijakan.

Sumatra Barat memiliki sejarah yang berlapis dan tidak selalu mudah dirayakan secara seragam. Ada masa revolusi dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukittinggi, di mana kota itu menanggung beban kekerasan dan kehilangan nyawa yang cukup besar, apabila setelah bertahun-tahun setelahnya ketika PRRI yang dipimpin Yani itu. Ada pula babak pasca kemerdekaan yang membawa trauma politik dan stigmatisasi bagi sebagian masyarakatnya. Di sisi lain terdapat kekayaan adat dan identitas Minangkabau yang sering dijadikan sumber kebanggaan kolektif.

Sejarah daerah ini mengandung baik narasi perlawanan maupun narasi penderitaan. Sejarawan Mestika Zed pernah mencatat dengan tegas dan mengingatkan kita, bahwa episode PDRI yang secara politik penting, akan tetapi mengalami proses pengabaian dalam narasi sejarah nasional yang lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sejarah selalu melibatkan pilihan: bagian mana yang ditekankan dan bagian mana yang diredam.

Kebijakan budaya dan sejarah yang dijalankan pemerintah provinsi saat ini memperlihatkan pola yang cukup konsisten. Pemerintah aktif mendukung peringatan-peringatan besar, pembangunan museum, serta berbagai kegiatan yang mengangkat identitas budaya Minangkabau. Langkah-langkah ini memang menunjukkan adanya perhatian. Namun yang paling sering muncul adalah sejarah dalam bentuk yang sudah dipoles dan siap ditampilkan untuk kebanggaan, untuk pariwisata, dan untuk citra daerah. Sementara bagian sejarah yang lebih rumit atau masih menyisakan luka cenderung dibiarkan berada di pinggir.

Dalam kajian memori kolektif, ada kecenderungan yang cukup umum terjadi di banyak masyarakat, preferensi terhadap narasi yang membanggakan ketimbang narasi yang mengandung penderitaan. Pola ini juga terlihat dalam cara banyak daerah mengelola sejarah lokalnya. Ketika yang paling sering ditampilkan adalah sisi perlawanan dan kebanggaan, sementara sisi penderitaan dan trauma masih jarang mendapat ruang dalam kebijakan yang sistematis, maka apresiasi terhadap minat sejarah seorang pemimpin menjadi terasa belum sepenuhnya meyakinkan.

Di sinilah lagi-lagi letak ironi yang cukup tajam. Seorang gubernur disebut sebagai pembaca sejarah, padahal kebijakan yang dijalankan masih banyak memperlakukan sejarah sebagai hiasan resmi ketimbang sebagai sesuatu yang hidup dan perlu diurus secara serius.

Sumatra Barat memiliki banyak babak sejarah yang bisa menjadi cermin. Namun ketika yang paling sering ditampilkan adalah sisi yang nyaman dan mudah dirayakan, sementara sisi yang lebih berat masih jarang diurus secara struktural, maka pujian terhadap minat sejarah itu menjadi terasa belum utuh.

Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya seberapa fasih seorang gubernur berbicara tentang sejarah. Yang diuji adalah apakah ia mampu menjadikan sejarah Sumatra Barat dengan segala kerumitan, ketegangan, dan lukanya sebagai bagian dari cara berpikir dan mengambil keputusan dalam pemerintahan. Karena sejarah daerah ini tidak pernah hanya soal apa yang kita rayakan. Ia juga soal apa yang masih kita hindari untuk diurus secara sungguhan.

Di samping itu, saya mau katakan bahwa apresiasi M. Fajar Rillah Vesky terhadap Gubernur Sumbar itu tentu sah-sah saja. Namun, jangan sampai kita terjebak dalam romanticizing the past hingga mengidap amnesia sejarah kolektif terhadap kebijakan yang nyata, karena saya berharap untuk ukuran legislator yang punya rekam jejak di dunia kepenulisan sangat mempuni harusnya yang ditilik jauh itu kebijakan.

Menghafal menhir Maek atau kehebatan Tan Malaka dalam pidato barulah sebatas historia (cerita masa lalu). Tugas pemimpin sejati adalah mewujudkannya menjadi historia vitae magistra, sejarah yang hidup dan menuntun kebijakan publik, bukan sekadar hiasan kosmetik untuk wacana 5 tahunan, op maaf.

Jangan sampai pengetahuan sejarah gubernur kita hanya menjadi monumental history yang dipajang rapi dalam labirin ingatan, sementara luka-luka sejarah yang rumit justru mengalami damnatio memoriae alias sengaja dilupakan karena enggan diurus. Singkatnya: kita butuh aksi nyata berpihak pada kebudayaan, bukan sekadar dongeng pengantar tidur sebelum pelantikan, maaf saya tak ada pantun untuk penutup tulisan saya tak mau berpantun seperti pejabat-pejabat itu.