Di lereng bukit yang memeluk Danau Maninjau di antara hamparan sawah berundak dan rimbunnya pohon pinang berdiri sebuah rumah gadang tua yang atapnya melengkung lembut seperti tanduk kerbau. Di sanalah pada 17 Februari 1908 lahir seorang anak yang kelak namanya tidak hanya dikenal sebagai putra daerah tetapi juga pemikir besar bangsa. Namanya Abdul Malik Karim Amrullah yang akrab dipanggil Hamka.
Pasca era reformasi, civil society telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menuju spirit dan kesadaran bersama dalam upaya mengembalikan semangat demokratisasi di Indonesia. Unsur hakiki yang sudah lama menancap dalam jati diri tersebut sudah lama tertuang dalam cita-cita sila ke-4 Pancasila, yang kemudian menjadi pondasi kuat dalam menjaga amanat kedaulatan rakyat. Tidak sampai disana, Bung Hatta sebagai putra Minangkabau yang juga sekaligus salah satu tokoh founding father telah lebih dahulu mengenalkan konsep demokrasi yang bukan hanya sekedar menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berfikir, berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta musyawarah mufakat. Bagi Hatta, melalui bukunya yang berjudul “Demokrasi Kita” menyebutkan bahwasanya demokrasi Indonesia haruslah dirancang berbeda dengan demokrasi ‘ala barat’ yang hanya mengedepankan semangat individualisme. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan corak penyakit dalam tubuh masyarakat Indonesia itu sendiri.
Di antara sedikit penulis Indonesia yang berani menyinggung persoalan homoseksualitas dalam masyarakat Minangkabau, AA Navis menempati posisi yang unik. Melalui esai Anak Jawi di Kampung Kami (1987) dan cerpen Perempuan itu Bernama Lara (1996), Navis tidak hanya merekam keberadaan istilah anak jawi namun juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau memahami dan membicarakan relasi sesama jenis jauh sebelum istilah LGBT menjadi bagian dari perdebatan publik Indonesia.
Esai ini ditulis sebagai bentuk respons, pelurus metodologis, sekaligus ruang dialektika atas tulisan Saudara Azmi sebelumnya yang dimuat di Rundiang.id. Melalui tulisan ini, saya mencoba membedah kompleksitas Perang Paderi menggunakan kacamata Zeitgeist (Jiwa Zaman) dan konsep anakronisme dalam ilmu sejarah, dengan bersandar pada rujukan teoretis dari para sejarawan Universitas Andalas seperti Prof. Gusti Asnan dan Dr. Wannofri Samry.
Dalam lanskap pemikiran sosiokultural Nusantara, kebudayaan tidak pernah dipahami sekadar sebagai dokumen hukum tertulis atau kontrak sosial yang kaku di atas kertas. Kebudayaan adalah sebuah “organisme hidup”—sebuah kebulatan jiwa dan daya dorong peradaban yang dinamis. Proklamator bangsa asal Minangkabau, Mohammad Hatta, dalam catatannya menegaskan landasan filosofis ini secara kuat bahwa: “Adat Minangkabau bukanlah sebuah dokumen mati yang beku di dalam piagam sejarah. Ia adalah adat yang hidup, yang tumbuh secara alami dari kedalaman jiwa masyarakatnya…” Tesis ini dipertegas secara benderang oleh Buya HAMKA yang menyatakan bahwa integrasi adat dan Islam bukanlah taktik gencatan senjata politik, melainkan peleburan ontologis di mana adat menemukan keluhurannya dalam syariat. Dari kacamata antropologis yang jernih dari para pemikir bangsa inilah kita harus meluruskan kekeliruan berpikir adinda penulis tersebut melalui tiga dekonstruksi fundamental.
Tudingan provokatif Permadi Arya beberapa waktu lalu yang melabeli Sumatera Barat sebagai daerah yang “barbar” dalam beragama dan episentrum intoleransi, tak pelak memantik gelombang kemarahan publik Minangkabau. Reaksi defensif bermunculan, menuduh sang pemantik sedang melakukan pembunuhan karakter. Namun, ketika asap emosi mereda, kita harus memiliki keberanian intelektual untuk menatap cermin dan menelan pil pahit. Berbagai rilis Indeks Kota Toleran dari lembaga sipil secara konsisten menempatkan kota-kota di Sumatera Barat di papan bawah.