Sudah Jatuh, Tertimpa Pidato!

Padahal mulut cuma satu. Tapi baru-baru ini Prabowo Subianto, ya, yang Satya Wira Wibawa itu, dikabarkan pidato lagi. Seperti dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC) pada Jumat, 18 September 2026 yang lalu. Seolah algoritma sengaja mencemari kedua telinga ini dengan polusi suara semacam itu. Boleh jadi, demi menaikkan level nasib hidup di negeri ini, dari tragedi, menjadi komedi. Presiden kita ini tampaknya memang senang buang-buang air ludah ke muka kita, ya? Bahkan, di saat kemarau panjang seperti ini. Sungguh kekerasan simbolik! Jadi, daripada kadung basah, mending mandi saja sekalian, dengan membahas lebih jauh sembari membedah beberapa pidatonya dalam rentang waktu saat ini hingga, dua tahun ke belakang. 

Membedah Pidato Presiden

Seusai menyelam sambil minum kopi, saya menemukan dua corak yang cukup konsisten dari beberapa pidato Prabowo, yaitu narasi yang bercorak “nasionalisme” dan “populisme”. Nasionalisme yang saya maksud di sini adalah narasi yang sarat akan “kecintaan terhadap bangsa”, “negara” atau “tanah air”. Sedangkan populisme, menurut Chantal Mouffe dalam buku “Populisme Kiri”, didefinisikan sebagai:

“ … strategi diskursif untuk mengonstruksi batas politik yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu dan menyerukan untuk memobilisasi rakyat (‘underdog’) melawan penguasa (‘those in power’). Populisme bukanlah ideologi dan tidak bisa diatribusikan pada program-program tertentu. Populisme juga bukan sebuah rezim politik. Populisme adalah cara berpolitik yang bisa mewujud pada pelbagai bentuk ideologi tergantung pada waktu dan tempatnya, dan populisme kompatibel dengan pelbagai struktur institusi.” (Mouffe, 2020: 11)

Maka bisa saya simpulkan bahwa populisme, sebagai narasi yang sarat pengklaiman atas perwakilan rakyat atau “kita”, melawan “mereka”, seperti “para elit” atau “the other”.

Adapun beberapa pidato tersebut seperti:

“Saya selalu disampaikan oleh penasihat-penasihat dan pakar-pakar politik. Pakar-pakar komunikasi: ‘Pak Prabowo, jangan pidato tanpa teks, harus pakai teks!’. Tapi bagaimana, ya. Aku itu sukanya bicara apa adanya! Bagaimana? Katanya Presiden bicaranya harus halus. Harus nda boleh bicara… Tapi, ya gimana. Aku ingin bicara kepada rakyatku! Aku kenal, aku tahu rakyatku!” (Jumat, 18 September 2026).

“Saya dari kecil. Saya disumpah! Saya siap waktu itu. 18 Tahun. Saya siap mati untuk negara ini. Saya ingin membela bangsa saya, untuk melihat suatu saat, Indonesia terhormat! Rakyat Indonesia Sejahtera! Tidak ada orang lapar di Indonesia! Biar tidak ada Bapak dan Ibu yang bingung, kalau anaknya sakit! Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah, kelaparan! Tidak anak-anak Indonesia yang stunting, yang tidak dapat gizi! Sehingga tulangnya lemah! Ototnya lemah! Sel otaknya lemah! Tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin lihat itu!” (Jumat, 18 September 2026).

“Saya bersumpah untuk melihat Indonesia sejahtera! Itu sumpah saya! Terserah, pakar-pakar, yang menganggap dirinya ‘pakar’. Saking pinter-nya, saking pinter-nya jadi goblok!” (Jumat, 18 September 2026).

Sampai sini sudah kesal? Ada lagi lanjutannya:

“Ada beberapa pakar. Saking pakarnya, dia melontarkan fitnah, sodara-sodara. Tapi sudahlah. Kita bangsa yang besar! Bangsa yang kuat! Saya pun, mencatat saja. Kalau dia sadar, saya maafkan. Tapi saya ingatkan. Kalau Anda punya kepintaran, kalau Anda punya kepakaran, jangan lupa, seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya, ‘kejujuran intelektual’. ‘intellectual honesty’! Apalagi, kalian mengabdi kepada kepentingan bangsa lain.” (Jumat, 18 September 2026).

“Mereka mau membajak demokrasi kita. Mereka mau menyogok tokoh-tokoh politik kita. Mereka membeli, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok jenderal, nyogok menteri, mereka mau nyogok presiden. Dengan uang, mereka memelihara, apa itu, algoritma. Pakai, buzzer-buzzer, robot-robot. Anak-anak kita, bapak-bapak kita, rakyat kita, dirusak. Coba mereka pengaruhi, dengan fitnah. Alhamdulillah, rakyat kita tidak bodoh.” (Jumat, 18 September 2026).

Lalu, pada peringatan Hari Buruh Internasional bersama ribuan pekerja di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026:

“Saya tidak rela, ada anak-anak Indonesia yang lapar! Saya tidak rela ada Ibu-Ibu yang tidak bisa membeli susu untuk anaknya!” (Jumat, 1 Mei 2026). 

“Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan. Justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang ikhlas. Yang saya sedih, orang semakin tinggi pangkat banyak yang semakin, gak jelas. Saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter. Pinter maling. Gak habis pikir aku.” (Jumat, 1 Mei 2026)

Pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Rabu, 24 Juni 2026:

“Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia.” (Rabu, 24 Juni 2026).

“Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu, iya kan? Ini karena banyak wartawan aku… Pidato aku harus aku atur, gitu ya. Nanti yang dikutip, yang… Apa tuh, yang agak keras-keras dikit.” (Rabu, 24 Juni 2026).

Lebih lama lagi, Pidato Musenbangnas RJMN, pada Senin, 30 Desember 2024 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta:

“Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri, selalu jelek. Belum kita bekerja, sudah mulai nyinyir.” (Senin, 30 Desember 2024).

Atau dalam Taklimat Awal Tahun, Selasa, 6 Januari 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat:

“Walau pun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya. Menyinyir. Mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil.” (Selasa, 6 Januari 2026).

Rakornas Pemerintah, Senin, 2 Februari 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat:

“Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya. Yakin saya dan saya punya bukti!” (Senin, 2 Februari 2026).

Pidato Presiden Prabowo pada Pengarahan Guru SR, Jumat, 22 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat:

“Saya katakan, mereka sadar, mereka antek asing. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi, kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” (Jumat, 22 Agustus 2025).

Berdasarkan kepingan-kepingan pidato tersebut, maka bisa kita simak bagaimana Presiden Prabowo melompat dari podium satu ke podium yang lain, demi melancarkan hegemoninya. Jika saya meminjam analisis diskursus milik pemikir post-marxisme, Ernesto Laclau dan partnernya Chantal Mouffe, di dalam karya utamanya, “Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru”. Hegemoni tersebut seolah dibangun melalui artikulasi beragam elemen partikular, menjadi tuntutan universal demi melawan “musuh bersama” atau “kejahatan umum”. 

Maka, elemen-elemen partikular di sini berarti: “presiden”, “pekerja” (buruh), “petani”, “nelayan”, “jaksa”, “jenderal”, “Menteri”, “TNI”, “Bapak”, “Ibu”, serta “anak”-nya. Setelah satu sama lain diartikulasikan dalam satu tuntutan umum, kemudian dibungkus oleh nodal point/titik utama, atau kerap disebut sebagai “penanda kosong”(empty signifier), seperti: “rakyat” atau “bangsa”. Sebagai Langkah afirmasi hegemoninya, nodal point tersebut kemudian mengonstruksi “musuh bersama”, seperti:  “profesor”, “pakar”, “cendikiawan”, “wartawan”, “mahasiswa”, “buzzer”, “robot” dalam bungkusan yang disebut sebagai “kekuatan asing”. Alhasil, para elemen partikular yang dimusuhi ini tak lebih dari jelmaan logical fallacy, yang digeneralisasikan dalam wujud “antek asing” demi memperoleh persetujuan universal terhadap Program Strategis Nasional Prabowo.  

Sebagaimana dalam buku “Kembalinya Politik”, oleh Bagus Takwin, dkk.:

“Sebagaimana diuraikan sebelumnya, jika “secara umum” ada kejahatan, maka ‘secara umum ada korban’, dan masyarakat adalah pluralitas berbagai kelompok maupun tuntutan yang partikular. Jadi, sekiranya harus ada subyek dalam suatu bentuk emansipasi global tertentu, maka subyek itu akan menjadi antagonisme terhadap “kejahatan umum”, yang hanya dapat dibentuk menjadi yang-politik melalui kesamaan dari pluralitas tuntutan. Hasilnya, berbagai partikularitas tersebut juga terpilah, melalui kesepadanannya mereka tidak begitu saja menjadi mereka sendiri, melainkan juga membentuk sebuah area dari efek universalisasi.” (Bagus Takwin, dkk, 2008:168).

Populisme Otoritarian ala Prabowo

Bagi saya, gaya pemerintahan Presiden Prabowo—meski militeristik—ini agak mirip dengan “populisme otoritarian” ala Margaret Thatcher, seorang mantan Perdana Menteri di Inggris, yang menawarkan “politik jalan ketiga” sebagai pusat guna mendamaikan spektrum ekonomi-politik kanan dan kiri. Serupa yang diungkit oleh Mouffe yang mengutip Stuart Hall dalam “Populisme Kiri”:

“Dengan menganalisis strategi hegemonik yang ia sebut ‘Thatcherisme’ dan didefinisikan sebagai ‘populisme otoritarian’, Stuart Hall mencatat bahwa ‘Populisme Thatcher mengombinasikan pelbagai isu Torisme—bangsa, keluarga, tanggung jawab, otoritas, standar, tradisionalisme—dengan isu-isu agresif neoliberalisme—kepentingan pribadi, individualisme kompetitif, anti-statisme.’ Kesuksesan Thatcher dalam mengimplementasikan kebijakan neoliberal di Inggris menjadi mungkin karena kapasitasnya dalam mengapitalisasi pelbagai resistensi terhadap cara kolektifis dan birokratik di mana negara kesejahteraan diterapkan.” (Mouffe, 2020: 35).

Dalam wawancara Presiden Prabowo oleh Steve Forbes, yaitu mantan CEO Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025. Ia mengaku bahwa kiblat sistem ekonomi-politik pemerintahannya terinspirasi oleh pemikiran almarhum ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang ekonom sekaligus salah satu tokoh kunci Gerakan PRRI:

“Saya bertanya kepada ayah saya, ‘Apa sistem ekonomi terbaik menurutmu?’ Dia jawab, ‘Sebenarnya, sistem ekonomi terbaik untuk kita, Indonesia, merupakan sistem ekonomi campuran, kita harus mengambil yang terbaik dari sosialisme, dan yang terbaik dari kapitalisme.” (Rabu 15 Oktober 2025).

Pantas saja MBG bagai danau di tengah asap karhutla: tidak jelas! Memberi makan rakyat dalam program “Makan Bergisi Gratis” namun kerap mengandalkan vendor swasta sebagai penyuplai. Sama halnya dengan Koperasi Merah Putih. Menamainya sebagai “koperasi”, namun dibentuk secara top-down menggunakan APBN. Bagai remaja labil, lantaran program-program tesebut berada di ambang kapitalisme dan sosialisme. 

Gaya pemerintahan tersebut juga dinamai sebagai momen “pascademokrasi” oleh Mouffe:

“Situasi akhir-akhir ini dapat dideskripsikan sebagai kondisi ‘pascademokrasi’ karena dalam beberapa tahun terakhir, sebagai konsekuensi hegemoni neoliberal, ketegangan agonistik antara prinsip-prinsip liberal dan demokrasi yang bersifat konstitutif terhadap demokrasi liberal, telah dilenyapkan.” (Mouffe, 2020: 18).

Tentu kita juga tahu bagaimana oposisi berusaha dilenyapkan di bawah rezim Prabowo. Seperti Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal yang telah dilantik jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada 8 Juni 2026; Rocky Gerung yang kehilangan potensi progresifnya; para pelajar dan mahasiswa yang ditangkap pada demonstrasi 27 Agustus 2026 yang diintimidasi agar ikut program “bela negara” atau Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) hingga; Masyarakat Adat yang dibujuk menjadi prajurit TNI AD dengan prasyarat yang lebih mudah.