Tempo lalu saya beli mie pedas tak jauh dari tempat tinggal saya, yang ada dalam pikiran saya ”akhirnya makan mie pedas juga, setelah lama tidak,” ketika sampai di tempat tersebut saya bertemu dengan salah seorang Datuak, beliau tampaknya baru selesai makan mie, saya dipanggilnya dan saya pun mendekat. Untuk disclaimer, Datuak ini ia baru saja diangkat dan belum sampai satu tahun mengemban amanah. Di sisi lain, aroma cabai dari mie pedas membangkitkan salero yang telah lama absen.
Anggaplah bahwa beliau ini adalah nakhoda adat nan mengenakan baju kebesaran adat nan bertuah itu. Tapi, sungguh unik, dalam masa kedudukan yang masih fajar itu, gesturnya memancarkan aura bahwa dirinya telah mencapai titik paripurna dalam mengarungi samudra epistemologi adat Minangkabau, saya tak sedang melebih-lebihkan tapi apa yang saya lihat memanglah demikian.
Bercerita pula lah saya dengan Datuak nan paripurna ini, karena menarik pula sepertinya bertukar pikiran dengan Datuak ini “sepertinya”, ya. Setidaknya, begitulah impresi awal yang tertangkap oleh radar subjektif saya ketika hendak memulai pembicaraan lebih jauh.
Hasrat untuk bertukar pikiran pun membuncah. Kami larut dalam sebuah ruang komparasi ide, hingga obrolan mendarat pada sebuah diskursus geohistoris. Saya melemparkan sebuah premis yang saya yakini: bahwa secara historis, Pariaman dan Pesisir Selatan dikategorikan sebagai daerah rantau dalam sejarah Minangkabau. Narasi ini murni bersandar pada literatur akademis, salah satunya buah pikir sejarawan legendaris, Mestika Zed. Saya sama sekali tidak berniat mendegradasi identitas kedua wilayah tersebut dari peta besar ranah ini.
Namun, bak menyulut api di sarang lebah, Datuak nan terhormat langsung melayangkan penolakan keras. Terjadi sebuah kekakuan epistemologis tingkat tinggi. Kendati saya telah memaparkan landasan teoretis dari dokumen formal, bahkan mencomot sebuah artikel ilmiah pendukung pun, beliau tetap bersiteguh pada pendiriannya.
Ruang diskusi seketika kehilangan fungsi dialektikanya karena beliau terjebak dalam pusaran bias konfirmasi, sebuah kondisi di mana seseorang hanya sudi menerima informasi yang selaras dengan kepercayaan pribadinya, yang kata sang Datuak argumentasi bantahannya bersumber dari percakapannya di kalangan Datuak.
Menurut perspektif lisan dari beliau, wilayah rantau “hanyalah” daerah sekitar Riau, dan beliau menyebutkan beberapa daerah, saya tak ingat persisnya apa saja. Akan tetapi, argumen sosiologis dari maestro sekelas Mochtar Naim mengenai konsep Rantau Pesisir Barat pun mental seketika oleh tameng penolakan beliau.
Ketika saya mencoba menawarkan ruang relativisme kultural, bahwa sebuah prinsip pemaknaan adat, entah itu budaya, dan wilayah kan bisa saja dipandang secara fleksibel dari berbagai sudut pandang jalur pemahaman yang beda, atau dalam bahasa minang nya yang saya sempat lontarkan ”pakai sajo keyakinan surang-surang lai tu Dtauak, kan lai buliah kito babeda pandapek kan?” tapi itupun buntu.
Diskusi yang harusnya bisa dinamis berubah wujud menjadi hegemoni lisan yang susah sekali menerima perbedaan. Beliau memaksakan kepatuhan terhadap argumentasinya, mana saya mau, langsung wajah A.A Navis hadir di ingatan saya, terlebih wawancaranya dengan Lontar Foundation yang sempat menyinggung soal egaliter itu, tapi sang Datuak nan paripurna itu mutlak melalui argumentasinya “pokoknya begitu”.
Rasanya persis seperti membedah metodologi penelitian sejarah yang rumit di hadapan seseorang yang sedang asyik meronda malam saya di buatnya; sebuah anomali komunikasi yang melelahkan, tapi mau gimana lagi di awal saya udah memutuskan bicara dengannya.
Melihat kebuntuan interpretasi ini, saya berupaya menarik diri demi menjaga harmoni. Uniknya, di penghujung perdebatan, sang Datuak mendadak memainkan kartu kato nan ampek ke saya nan matah dianggapnya ini. Beliau berpendapat dan sekaligus melancarkan argumen pengalihan isu dengan mengkritik intonasi bicara saya, sekaligus memberikan wejangan moral agar saya selalu menyematkan gelar “Datuak” saat menyapa dirinya, karena di dalam percakapan saya tak sengaja memanggil “pak”. Nah, untuk di titik ini saya menyadari kesalahan saya, tapi tak ada relevansinya tema atau konteks perdebatan dengan kato nan ampek yang ia utarakan, hilir mudik pula statement Datuak ini, geleng-geleng saya.
Aroma feodalisme seketika merebak di udara kedai mie pedas itu, bahkan sang pemilik kedai berusaha menengahi, dan mengulang yang saya utarakan ”pakai sajo pandapek surang-surang tuak“. Masalah substansi sejarah bergeser secara paksa menjadi persoalan hierarki dan tata krama bicara saya, namun perihal nasehat kato nan ampek itu saya justru agak jengkel apabila sudah abis amunisi kenapa pula intonasi saya yang dipersoalkan, namun saya harus sampaikan bahwa di titik ini saya langsung bilang: ”saya tak butuh nasehat anda”.
Dan ia pun berusaha mencari alibi mengapa ia berhak menasehati saya, di runut pula soal bapak saya yang ia anggap punya hubungan jauh dengannya, padahal sependek pengetahuan saya memanglah tidak ada, lagi-lagi saya bilang: ”saya tak butuh nasehat anda” seketika dia mulai senyum-senyum kecil melihat saya, karena mungkin saya agak melawan. Karena bagi saya, tidak semua orang butuh nasehat, terlebih dari orang yang sejak dari pikiran saja sudah bermasalah.
Poin penting dari tulisan yang dibuat dengan mengingat-ingat kejadian ini cukup melelahkan. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa terkadang menguji sebuah teks akademis di hadapan pemegang otoritas lisan tradisional yang enggan membuka diri memang menyuguhkan sensasi tersendiri. Dan mungkin saja bagi saya di masa depan, saat hendak menyantap mie pedas lagi, saya harus menyiapkan infografis seukuran baliho agar konsep sejarah tidak lagi dianggap sebagai “pokoknya begitu, ini udah benar, ini adalah hasil percakapan saya dari datuak-datuak, dan saya Datuak”.