Basilang Kayu dalam Tungku, Antara Rahmah El Yunusiyah dan HR Rasuna Said

Di antara banyak tokoh besar dari Minangkabau, ada dua nama perempuan yang sama-sama dikenang sebagai Pahlawan Nasional, yaitu Rahmah El Yunusiyah dan muridnya, Rasuna Said. Bagi sebagian orang, kisah keduanya mungkin sudah sering didengar. Namun bagi saya, Gen-Z Minang yang masih belajar memahami sejarah tokoh-tokoh dari tanah sendiri, hubungan guru dan murid ini justru memunculkan banyak pertanyaan yang tidak sederhana.

Pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya cukup sederhana, “Bagaimana mungkin seorang guru baru mendapatkan gelar Pahlawan Nasional puluhan tahun setelah muridnya? Rahmah El Yunusiyah baru ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2025, sementara Rasuna Said telah lebih dahulu memperoleh gelar tersebut pada tahun 1974, hanya sembilan tahun setelah wafatnya.

Padahal, pengakuan terhadap Rahmah sebenarnya sudah datang jauh sebelumnya. Ia bahkan memperoleh gelar Syaikhah dari Universitas Al-Azhar di Kairo karena kontribusinya dalam pendidikan Islam. Ia juga dikenal sebagai pelopor pendirian sekolah khusus perempuan melalui Perguruan Diniyyah Puteri. 

Mungkin keterlambatan pengakuan itu berkaitan dengan panjangnya proses birokrasi dan dinamika politik di masa lalu. Namun bagi saya, kisah ini justru semakin menarik ketika melihat perjalanan murid pertamanya, Rasuna Said.

Berbeda dengan gurunya yang fokus pada pendidikan, Rasuna Said justru bergerak lebih aktif di garis depan politik pergerakan melawan kolonialisme Belanda. Karena rekam jejak politiknya yang sangat menonjol di tingkat nasional, namanya lebih cepat mendapatkan perhatian dalam sejarah nasional.

Perbedaan pandangan antara guru dan murid ini sebenarnya sudah muncul sejak awal. Rasuna Said pernah mendorong agar pendidikan politik dimasukkan ke dalam lingkungan sekolah. Namun, Rahmah El Yunusiyah menolak gagasan tersebut. Baginya, Perguruan Diniyyah Puteri harus tetap menjadi ruang yang menjaga kemurnian pendidikan agama dari tarik-menarik politik praktis.

Rahmah memiliki prinsip yang sangat jelas, “Benahi dulu dasarnya (akidah dan keimanan), baru kemudian berbicara tentang cabangnya”. Pandangan Rahmah El Yunusiyyah dalam menolak pendidikan politik praktis di sekolah berakar pada komitmennya untuk menjaga independensi lembaga. Ia percaya bahwa dasar agama yang kuat sudah cukup membekali siswa, dan kecerdasan politik akan terbentuk secara alami tanpa harus diintervensi oleh kurikulum sekolah maupun kepentingan partai.

Perbedaan prinsip yang mendasar ini akhirnya membuat Rasuna Said memilih meninggalkan Diniyyah Puteri dan pindah ke Padang sekitar 1930, tempat ia melanjutkan perjuangannya melalui pendidikan yang semakin dekat dengan dinamika politik pergerakan saat itu. Perbedaan pertama ini masih bisa saya pahami. Namun ketika membaca sejarah lebih jauh, saya menemukan bahwa kedua tokoh perempuan ini kembali berada di posisi yang berseberangan dalam peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Di sinilah pikiran saya semakin penuh dengan pertanyaan.

“Bagaimana mungkin seseorang yang begitu besar cintanya pada tanah Minangkabau justru tidak sejalan dengan gerakan yang lahir dari daerahnya sendiri?”

“Apakah karena kedekatannya dengan Soekarno di pusat pemerintahan?”

“Apakah karena ia sudah terlalu lama berada di Jakarta sehingga tidak merasakan langsung situasi di daerah?”

Namun semakin saya membaca, rasanya penjelasan sesederhana itu tidak cukup. Rasuna Said bukanlah sosok yang mudah terbuai oleh kekuasaan. Ia bahkan pernah mengingatkan Soekarno mengenai Keputusan MPRS tahun 1963 mengenai presiden seumur hidup karena menurutnya hal itu seperti mendahului takdir Tuhan. Hal ini sering dikutip untuk menunjukkan bahwa meskipun Rasuna Said berada dekat dengan lingkar kekuasaan, ia tetap berani menyampaikan pandangan kritis kepada Soekarno.

Dalam sebuah pidato, Rasuna Said bahkan menyatakan rasa malunya terhadap apa yang terjadi di Minangkabau. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus tetap kuat menghadapi ujian setelah kemerdekaan. Baginya, gerakan PRRI yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ahmad Husein dan Sjafruddin Prawiranegara merupakan penyimpangan dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa tidak semua masyarakat Minangkabau mendukung gerakan tersebut dan menyatakan dukungan kepada pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia.

Di sisi lain, pilihan politik yang berbeda justru diambil oleh gurunya, Rahmah El Yunusiyah, serta sejumlah tokoh Minangkabau lainnya seperti Mohammad Natsir. Ketika bergabung dengan PRRI pada akhir 1950-an, Rahmah memilih untuk meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Partai Masyumi.

Melihat perjalanan dua tokoh ini membuat saya semakin sadar bahwa sejarah tidak selalu hitam dan putih. Bahkan, antara seorang guru dan murid yang sama-sama berjuang untuk bangsa pun bisa lahir perbedaan jalan. Dan mungkin, bagi saya sebagai generasi yang lahir jauh setelah semua peristiwa itu terjadi, kisah mereka bukan lagi tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana dua perempuan Minangkabau (seorang guru dan muridnya), berani mengambil jalan yang mereka yakini demi Indonesia, meskipun jalan itu akhirnya membawa mereka berdiri di sisi yang berbeda dalam sejarah.

Barangkali benar pepatah Minang, basilang kayu dalam tungku, di situ api mangko ka iduik.

Perbedaan pandangan tidak selalu memadamkan perjuangan. Justru dari persilangan itulah api sejarah tetap menyala.

Referensi

Jurnal “Karir Politik Rahmah El Yunusiyah 1950–1968.” Tersedia di: https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/d ownload/4305/2675

Jasmi, Khairul. H.R. Rasuna Said, Singa Podium. Jakarta, 2024.

Artikel “Rasuna Said, Singa Betina yang Menentang PRRI.” Tersedia di: https://minews.id/kisah/rasuna-said-singa-betina-yang-menentang-prri

Artikel biografi “Rahmah El Yunusiyah.” Tersedia di: https://rumah-yatim.org/artikel/syekhah-hajjah-rangkayo-rahmah-el-yunusiyah