Melihat Mohammad Natsir dan Tan Malaka secara Adil

Tulisan saudara Devy Kurnia Alamsyah yang berjudul “Berhentilah Membicarakan Natsir; Hadi Nur Ramadhan” di Rundiang.id (11/5/2026), menjadi pemantik yang menarik sekaligus krusial dalam dinamika intelektual anak muda Minang saat ini.

Tulisan tersebut hadir sebagai kritik terhadap narasi yang mencoba mengunggulkan Mohammad Natsir dengan cara mendiskreditkan Tan Malaka. Namun, dalam semangat meluruskan tersebut, kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam lubang yang sama melakukan simplifikasi demi membela satu tokoh di atas tokoh lainnya.

Kritik utama dalam tulisan tersebut menyoroti peran Natsir sebagai Menteri Penerangan yang melakukan penyensoran terhadap gerakan Tan Malaka. Memang benar, sejarah mencatat Natsir berada di jantung kekuasaan saat penangkapan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan (PP) terjadi. Namun, membingkai Natsir semata-mata sebagai pembakar buku tanpa melihat konteks darurat stabilitas negara yang baru lahir adalah sebuah anakronisme sejarah.

Negara pada tahun 1946 berada dalam posisi terjepit antara diplomasi dan konfrontasi. Natsir, dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, memilih jalur diplomasi-konstitusional. Sebaliknya, Tan Malaka memilih jalur radikal-oposisi. Benturan antara keduanya bukanlah benturan “siapa yang lebih benar”, melainkan benturan dua metodologi perjuangan yang berbeda. Menyebut Natsir cedera terhadap prinsip kebebasan berpendapat karena tindakan politiknya saat itu, sama saja dengan mengabaikan beban real politik yang harus dipikul oleh seorang negarawan.

Di sisi lain, tuduhan bahwa pemikiran Tan Malaka belum selesai atau belum teruji karena tidak masuk pemerintahan seperti yang disinggung dalam ceramah yang dikritik Devy memang merupakan argumen yang lemah. Uji sahih sebuah pemikiran tidak melulu harus lewat kursi menteri. Madilog dan Gerpolek telah teruji oleh zaman ia menjadi bahan bakar bagi gerakan akar rumput dan kesadaran dekolonisasi.

Namun, kita juga harus jujur bahwa pengikut Tan Malaka seringkali terjebak pada romantisme pahlawan yang terbuang, sehingga menutup mata terhadap kegagalan taktis Tan Malaka dalam membaca dinamika politik internal republik yang berujung pada peristiwa 3 Juli 1946.

Kesalahan terbesar dalam cara kita membicarakan tokoh sejarah adalah kecenderungan untuk melakukan personalisasi ideologi. Kita seolah-olah harus memilih menjadi pengikut Natsir yang santun dan agamis atau menjadi pengikut Tan yang radikal dan sosialis. Padahal, bagi anak muda Minang khususnya, kedua tokoh ini adalah representasi dari satu rahim intelektual yang sama dialektika pikiran yang merdeka.

Natsir dengan Mosi Integral-nya adalah simbol persatuan bangsa melalui jalur parlementer. Tan Malaka dengan konsep Massa Aksi-nya adalah simbol kedaulatan rakyat yang tak bisa ditawar. Keduanya adalah dua sisi mata uang dari Indonesia yang sedang mencari bentuk.

Menghujat Natsir karena peran sensornya di masa lalu atau mengecilkan Tan Malaka karena aktivitas bawah tanahnya hanya akan menjauhkan kita dari substansi pemikiran mereka. Jika Natsir pernah berkata, Jangan matikan lampu orang lain, nyalakan lampu kita lebih terang, maka seharusnya semangat itulah yang kita pakai.

Berhenti membicarakan Natsir atau Tan Malaka dalam bingkai persaingan adalah sebuah keharusan. Kita perlu membicarakan mereka sebagai manusia sejarah yang punya cahaya sekaligus bayangan. Jangan biarkan warisan intelektual mereka menjadi sekat yang memisahkan anak muda hari ini.

Alih-alih membuat dikotomi siapa yang lebih layak uji, lebih baik kita menguji diri kita sendiri sejauh mana kita mampu menyerap keteguhan prinsip Natsir sekaligus keberanian berpikir Tan Malaka untuk menjawab tantangan zaman yang kian kompleks ini?