Kursi Kosong Birokrat dan Dosa Membicarakan Keadilan di Kampus Agama

oleh | Sep 25, 2026 | Opini

Ada sesuatu yang ganjil dari sebuah kampus yang mengajarkan pendidikan, tetapi terasa begitu gelisah ketika mahasiswanya mulai berbicara tentang politik.

Keganjilan itu mungkin tidak akan terlihat jika hanya dilihat dari satu kejadian. Ia baru terasa ketika beberapa peristiwa diletakkan berdampingan. Satu demi satu seperti potongan-potongan kecil yang awalnya tampak tidak berhubungan, tetapi perlahan membentuk sebuah gambar, layaknya gambar tentang sekat.

Tentang batas yang tidak pernah tertulis secara resmi, tetapi terasa keberadaannya. Tentang kegiatan mana yang dianggap pantas untuk didukung, kegiatan mana yang cukup ditoleransi, dan kegiatan mana yang seolah-olah harus dijauhkan. Dan semuanya bermula dari sebuah seminar.

Seminar yang Tidak Dihadiri

Beberapa semester lalu, sebuah himpunan mahasiswa menyelenggarakan seminar politik pendidikan, di UIN Imam Bonjol Padang.
Tidak ada yang luar biasa dari sebuah seminar mahasiswa. Mahasiswa berkumpul dan narasumber berbicara, gagasan dipertukarkan. Begitupun juga dengan pendidikan, dibicarakan melalui perspektif politik. Sebuah tema yang sebenarnya sangat masuk akal untuk dibahas di lingkungan fakultas yang setiap hari berbicara tentang pendidikan.

Kepala program studi diundang, pembina organisasi juga diundang. Tetapi mereka tidak hadir. Tentu, ketidakhadiran seseorang tidak serta-merta berarti penolakan terhadap sebuah gagasan. Kesibukan, agenda lain, dan berbagai alasan lain bisa saja menjadi penyebab. Maka kejadian itu sempat dianggap biasa. Tidak perlu dipersoalkan. Tidak perlu dicurigai. Satu seminar berlalu. Tetapi ternyata cerita itu belum selesai.

Lanjut, di tanggal 12 September 2026, sebuah seminar politik pendidikan kembali digelar. Kali ini melalui organisasi mahasiswa di tingkat fakultas. Pihak pimpinan kembali diundang. Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan diundang. Pembina organisasi diundang.
Harapannya sederhana: hadir, duduk bersama mahasiswa, mendengarkan, dan bila perlu ikut berdiskusi. Namun sekali lagi, kursi-kursi yang diharapkan terisi oleh mereka yang memiliki otoritas justru kosong.

Sekali lagi, mungkin ada alasan. Sekali lagi, mungkin alasan itu benar. Tetapi ketika sebuah pengalaman yang serupa terjadi lebih dari sekali, muncul sebuah pertanyaan yang sulit untuk dibungkam: Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Tidak ada jawaban pasti, yang ada hanyalah perasaan. Dan perasaan itu semakin kuat sehari kemudian.

Ketika Acara Berbau Politik Tidak Hadir, tetapi Acara Keagamaan Dihadiri

Sehari setelah seminar politik pendidikan tersebut, sebuah kegiatan keagamaan diselenggarakan. Tabligh akbarnamanya, undangan kembali diberikan kepada para pimpinan. Kali ini mereka hadir. Di sinilah sesuatu mulai terasa berbeda. Bukan karena kegiatan keagamaan itu salah. Sama sekali bukan. Agama adalah bagian penting dari kehidupan kampus, terlebih dalam lingkungan perguruan tinggi keislaman. Yang menjadi pertanyaan justru adalah kontrasnya. Pada sebuah kegiatan yang membicarakan politik pendidikan, kursi pimpinan kosong. Pada sebuah kegiatan keagamaan, kursi itu terisi.
Sekali lagi, tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa ketidakhadiran pada seminar politik disebabkan oleh tema politiknya.

Tetapi mahasiswa tidak hidup hanya dari surat keputusan dan penjelasan administratif. Mahasiswa juga membaca simbol, mahasiswa memperhatikan pola. Mahasiswa melihat siapa yang datang dan siapa yang tidak datang.
Dan dari sana lahir sebuah tafsir, bahwa agama terasa lebih nyaman, akan tetapi politik terasa lebih mengganggu. Bahwa berbicara tentang spiritualitas dapat memperoleh ruang, sementara berbicara tentang kekuasaan, kebijakan, negara, ketidakadilan, dan politik pendidikan terasa seperti memasuki wilayah yang terlalu sensitif.

Apakah benar demikian? Tidak ada yang tahu pasti. Namun pertanyaan itu terlanjur tumbuh. Dan pertanyaan yang tumbuh di kepala mahasiswa tidak selalu bisa dimatikan hanya dengan mengatakan bahwa semuanya kebetulan. Lalu Datanglah September Hitam
Pertanyaan itu kemudian menemukan bentuk yang lebih nyata melalui sebuah kegiatan bernama September Hitam.

Sebuah nama yang sengaja dipilih untuk mengingat bahwa bangsa ini memiliki sejarah yang tidak semuanya terang. Ada luka, ada korban, ada keluarga yang masih membawa kehilangan. Ada kasus-kasus yang terus dikenang karena keadilan terhadap korban masih menjadi persoalan. Munir, Salim Kancil, Kekerasan massal 1965–1966. Dan berbagai peristiwa lain yang menjadi bagian dari ingatan kelam perjalanan bangsa.

Kegiatan tersebut bukanlah upaya untuk menciptakan keributan. Kegiatan ini adalah ruang untuk mengingat. Ruang untuk bertanya. Ruang untuk membicarakan apa yang sering kali terlalu berat untuk dibicarakan. Sebab sejarah bukan hanya kumpulan tahun yang harus dihafalkan untuk ujian. Sejarah memiliki nama, memiliki wajah, memiliki keluarga, memiliki kematian.

Dan yang paling penting, memiliki pertanyaan tentang keadilan. Tetapi bahkan untuk sekadar membuat ruang diskusi, jalan yang ditempuh ternyata tidak sederhana. Penggunaan fasilitas kampus dipersulit. Kegiatan tidak diperbolehkan berlangsung di lingkungan kampus pada malam hari. Ruang yang diharapkan menjadi tempat berkumpul akhirnya tidak dapat digunakan.

Maka beberapa jam sebelum acara, pencarian tempat dimulai. Sebuah kegiatan mahasiswa yang seharusnya berbicara tentang sejarah akhirnya menghabiskan energi untuk mencari tempat agar bisa berbicara. Ironis, pada akhirnya, sebuah warung kopi sederhana yang berdiri di tepi sungai besar yang membelah Kota Padang, tempat ini dihiasi dengan adanya berjejer buku-buku di dalamnya, cukup untuk membuka ruang.

Tidak ada gedung megah, tidak ada fasilitas kampus, tidak ada podium akademik yang formal, hanya ruang sederhana dan mahasiswa yang tetap ingin berbicara. Dan di sanalah muncul sebuah ironi lain. Ketika ruang kampus ditutup, ruang alternatif justru terbuka. Ketika gedung pendidikan tidak dapat digunakan untuk berdiskusi, warung kopi menjadi ruang pendidikan.

Barangkali di situlah sebuah pertanyaan besar kembali muncul: Sebenarnya apa yang ditakuti? Sebuah seminar? Sebuah diskusi? Sebuah malam? Atau kata “politik” yang melekat pada semuanya? “September Hitam Ini Acara Apa?”

Ada sebuah kalimat yang masih teringat. “September Hitam ini acara apa? Kenapa ada hitam-hitamnya? Karena dilaksanakan malam hari?”. Mungkin itu hanya candaan, mungkin hanya pertanyaan, mungkin juga tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang serius. Tetapi kata-kata memiliki konteks. Dan konteksnya adalah sebuah kegiatan yang sebelumnya telah mengalami kesulitan mendapatkan ruang di kampus.
Maka kalimat yang mungkin sederhana bagi seseorang dapat terasa berbeda bagi mereka yang sedang berjuang mempertahankan kegiatan.

Lalu muncul pula sebuah pesan: “kabarnya malam ini ada kegiatan mahasiswa September Gelap, apa itu September Gelap.” Sekali lagi, tidak ada yang tahu persis apa maksud di balik pertanyaan tersebut. Tetapi ada sebuah ironi yang sulit diabaikan. Ketika kegiatan tidak diperbolehkan berlangsung di kampus, kemudian kegiatan itu dilaksanakan di luar kampus, keberadaannya masih dipertanyakan.

Seolah-olah kegiatan itu menjadi sesuatu yang asing. Padahal yang melakukan kegiatan adalah mahasiswa sendiri, Mahasiswa dari fakultas sendiri, Mahasiswa yang setiap hari duduk di ruang kelas yang sama, Mahasiswa yang kelak diharapkan menjadi pendidik, lalu mengapa ketika mereka mulai membicarakan luka bangsanya sendiri, mereka terasa seperti tamu di rumah sendiri?

Dan Kemudian Kami Diingatkan: “Kalian Mahasiswa Tarbiyah” Mungkin bagian paling menarik dari semuanya justru bukan soal seminar, bukan soal tabligh akbar, bukan soal September Hitam. Tetapi kalimat-kalimat yang sudah lama beredar di antara mahasiswa ketika berbicara tentang aksi dan politik, yang mana kira-kira begini narasinya:

“Ngapain kalian ikut-ikut demo?”
“Kalian ini calon guru.”
“Belajar yang rajin biar tamat 3,5 tahun.”
“Ngapain bahas-bahas politik?”
“Kalian ini anak UIN.”
“Kalian mahasiswa Tarbiyah.”

Kalimat-kalimat itu mungkin dimaksudkan sebagai nasihat, mungkin benar-benar lahir dari kepedulian. Tetapi apabila terus-menerus diulang, ia bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar daripada nasihat. Ia bisa menjadi batas. Batas tentang bagaimana seorang mahasiswa Tarbiyah seharusnya berpikir, batas tentang apa yang boleh dibicarakan, batas tentang di mana seorang calon guru seharusnya berdiri, kuliah, belajar, mengerjakan tugas, mengejar IPK, menyelesaikan skripsi, lulus, menjadi guru lalu selesai.

Tetapi di mana posisi masyarakat?
Di mana posisi ketidakadilan?
Di mana posisi kebijakan pendidikan?
Di mana posisi anggaran?
Di mana posisi kurikulum?
Di mana posisi negara?
Di mana posisi guru ketika kebijakan politik memengaruhi kehidupannya?
Di mana posisi pendidikan ketika keputusan politik menentukan arah pendidikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan mengatakan: “Kalian mahasiswa Tarbiyah.” Sebab justru karena mahasiswa Tarbiyah belajar pendidikan, politik pendidikan seharusnya menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami. Kurikulum tidak jatuh dari langit, kebijakan pendidikan tidak lahir dari ruang hampa, nasib guru tidak ditentukan oleh teori pedagogik semata.

Sekolah tidak berdiri di luar struktur negara, pendidikan tidak hidup di ruang steril, pendidikan berada di tengah masyarakat dan masyarakat berada di tengah politik. Maka ketika politik dijauhkan dari mahasiswa pendidikan, muncul sebuah paradoks: bagaimana mungkin calon pendidik diminta memahami masyarakat, tetapi tidak diberi ruang untuk memahami kekuasaan yang ikut membentuk masyarakat tersebut?

Barangkali yang ditakuti bukan politik, tetapi mahasiswa yang mulai bertanya, di sinilah seluruh peristiwa itu terasa saling terhubung.
Seminar politik pendidikan yang sepi dari kehadiran pimpinan, tabligh akbar yang justru dihadiri, September Hitam yang kesulitan memperoleh ruang, kegiatan mahasiswa yang akhirnya harus berpindah ke warung kopi.

Pertanyaan tentang apa itu September Hitam dan nasihat agar mahasiswa tarbiyah tidak terlalu jauh membicarakan politik. Mungkin semuanya memang kebetulan, mungkin tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi pengalaman memiliki cara sendiri untuk membentuk kesimpulan. Bukan kesimpulan tentang siapa yang salah, bukan pula kesimpulan bahwa ada pihak tertentu yang sengaja membungkam. Tidak, yang terbentuk adalah sebuah kegelisahan.

Kegelisahan bahwa mungkin ada budaya yang secara perlahan mengajarkan mahasiswa untuk tidak terlalu banyak bertanya, Tidak terlalu banyak ikut campur, tidak terlalu kritis, tidak terlalu politis. Sebab mahasiswa yang sibuk mengejar kelulusan akan lebih mudah diarahkan daripada mahasiswa yang sibuk mempertanyakan keadaan.

Dan di titik inilah pendidikan dapat kehilangan salah satu ruh terpentingnya, yakni keberanian untuk berpikir. Kampus bukan pabrik kelulusan. Ada sesuatu yang terasa salah jika keberhasilan mahasiswa hanya diukur dari seberapa cepat ia lulus, 3,5 tahun, IPK tinggi, skripsi selesai, wisuda, foto dengan toga lalu selesai. Apakah itu tujuan akhir pendidikan? Jika iya, maka kampus tidak lebih dari pabrik yang memproduksi ijazah.

Tetapi jika pendidikan dimaksudkan untuk membentuk manusia, maka mahasiswa tidak cukup hanya menjadi manusia yang patuh.
Mahasiswa perlu menjadi manusia yang mampu berpikir, mampu bertanya, mampu meragukan, mampu mengkritik, mampu melihat ketidakadilan, mampu memahami sejarah, mampu berbeda pendapat, dan barangkali tentu saja, mampu mempertanggungjawabkan pikirannya sendiri.

Karena seorang guru yang tidak pernah belajar mempertanyakan sesuatu akan kesulitan mengajarkan muridnya untuk berpikir kritis.
Guru bukan hanya penjaga kurikulum, guru adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat tidak pernah bebas dari politik. Setelah semua kejadian tersebut, yang tersisa bukan hanya kemarahan, ada kecewa, ada lelah, ada rasa tidak adil. Tetapi ada juga rasa bangga. Sebab kegiatan itu akhirnya tetap berlangsung, diskusi tetap terjadi, orang-orang tetap datang, pertanyaan tetap hidup dan mungkin di situlah letak sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh gedung.

Gagasan tidak membutuhkan izin ruangan untuk hidup, pertanyaan tidak membutuhkan stempel birokrasi untuk muncul, sejarah tidak menjadi tidak penting hanya karena tidak dibicarakan di dalam gedung kampus. Dan mahasiswa tidak berhenti menjadi mahasiswa hanya karena ia duduk di sebuah warung kopi. Mungkin justru di sanalah ironi terbesar itu berada.

Sebuah fakultas yang dibangun untuk mendidik calon pendidik seharusnya menjadi ruang yang paling luas bagi pertumbuhan pikiran, bukan ruang yang membuat mahasiswa takut pada pikirannya sendiri. Sebab pendidikan yang hanya mengajarkan apa yang boleh dipikirkan bukanlah pendidikan yang membebaskan. Ia hanya memindahkan pagar dari halaman kampus ke dalam kepala mahasiswa.

Dan pagar yang paling berbahaya bukanlah pagar besi. Pagar yang paling sulit dihancurkan adalah pagar yang sudah dianggap normal oleh orang yang berada di dalamnya.

Tidak Semua Kritik Adalah Kebencian

Mungkin akan ada yang membaca tulisan ini dan melihatnya sebagai bentuk kebencian kepada kampus. Saya jawab, “Tidak”. Kritik bukan kebencian, kekecewaan bukan permusuhan, pertanyaan bukan pembangkangan dan mahasiswa yang tidak menerima sesuatu begitu saja bukan berarti mahasiswa yang tidak menghormati dosen atau pimpinan.

Justru mungkin ada bentuk penghormatan yang lebih tinggi: berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Sebab diam memang lebih mudah, diam tidak membutuhkan keberanian, diam tidak mengundang perdebatan, diam tidak membuat siapa pun merasa terganggu. Tetapi kampus yang hanya nyaman ketika mahasiswanya diam patut dipertanyakan. Karena tugas pendidikan bukan membuat manusia nyaman dengan segala sesuatu.

Tugas pendidikan adalah membuat manusia mampu berhadapan dengan kenyataan, termasuk kenyataan yang tidak nyaman, termasuk sejarah yang gelap, termasuk politik yang kotor, termasuk kekuasaan yang mungkin keliru, termasuk institusi yang mungkin perlu dikritik, termasuk kampus sendiri.
Nama tidak penting dalam tulisan ini. Bukan karena takut bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Justru karena persoalannya bukan siapa yang menulis. Persoalannya adalah apa yang sedang dirasakan. Biarkan tulisan ini berdiri tanpa nama.

Sebab mungkin lebih penting membicarakan gagasannya daripada mencari siapa orang di baliknya, ada kekecewaan yang tidak membutuhkan nama, ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jabatan, ada keresahan yang tidak membutuhkan tanda pengenal. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengucapkannya: Mengapa politik begitu menakutkan di sebuah fakultas yang setiap hari mengajarkan pendidikan? Mengapa mahasiswa boleh berbicara tentang banyak hal, tetapi ketika pembicaraan menyentuh kekuasaan, negara, kebijakan, HAM, dan politik, tiba-tiba muncul begitu banyak batas?

Mengapa mahasiswa yang bertanya dianggap terlalu politis? Mengapa mahasiswa yang turun menyampaikan aspirasi dianggap melupakan identitasnya sebagai calon guru? Dan mengapa menjadi mahasiswa Tarbiyah seolah-olah harus berarti menjauh dari politik? Tidak ada jawaban yang ingin dipaksakan melalui tulisan ini.

Hanya pertanyaan, tetapi terkadang satu pertanyaan yang terus hidup jauh lebih mengganggu daripada seribu jawaban yang dipaksakan. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah yang paling penting dari pendidikan: bukan membuat mahasiswa memiliki semua jawaban, melainkan memastikan mereka tidak kehilangan keberanian untuk bertanya.

Penulis:
Zikri Hidayatullah
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang saat ini menduduki posisi sebagai Kepala Divisi Politik Kajian Strategi dan Advokasi, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
Instagram: @mas_kumis15