“Sekarang banyak anak-anak Minang yang mengagumi Tan Malaka. Dikit-dikit menganalisa satu bangsa satu negara dengan kaji pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka ini kalau kita kaji pemikirannya belum selesai. Yang kedua belum bisa kita uji, kenapa? Karena Tan Malaka tidak pernah masuk di dalam dunia pemerintahan. Dia pernah aktif di dalam PKI, iya. Kemudian dia keluar. Dia pernah aktif di dalam Partai Murba, tapi itu partai kecil. Tapi kalau kita lihat seperti kaliber Natsir; dia politisi, dia negarawan, dia diplomat. Dia masuk ke jantung pemerintahan. Dia menjadi Menteri Penerangan. Dia pernah menjadi Perdana Menteri. Ya. Sehingga kata Bung Hatta ya, Sukarno tidak akan membaca surat jikalau surat itu dibaca oleh Natsir. Sukarno tidak akan men-draft surat, ya dalam pidato-pidato taklimatnya, kalau itu tidak dibaca atau dikoreksi oleh Natsir.”
Demikianlah Tuan berkata dalam sebuah potongan klip pendek yang diunggah akun @sutan.malin.khatib sehari yang lalu (11/6) dan kini kolom komentarnya sudah ditutup. Sepertinya video ini diambil dari potongan ceramah di salah satu masjid di kota Padang yaitu Masjid Mujahidin yang terletak di tepian Pantai Padang nan elok. Sayangnya, sampai tulisan ini diketik, belum ditemukan video full ceramahnya Tuan. Jadi, silahkan Tuan resap apa yang akan tertuang sesudahnya.
Apa yang Tuan sebut itu sungguh sangatlah berbahaya. Kenapa Tuan bertanya? Tuan membagi dua framing terhadap dua tokoh besar dari Sumatra Barat dengan menekankan peyorasi pada tokoh pertama dan melakukan ameliorasi pada tokoh kedua. Pada tokoh pertama, nama ini tentu adalah bagian dari hasil seleksi. Dari sekian tokoh besar dari Sumatra Barat, Tuan memilih nama ini Tan Malaka. Lalu Tuan menonjolkan hasil seleksi itu dengan memberi dua analisa; pertama pemikirannya itu belum selesai dan kedua belum bisa diuji (pemikirannya?). Yang menarik adalah alasannya kenapa yaitu karena tokoh pertama ini tidak pernah masuk ke dalam pemerintahan. Tuan lanjutkan dengan pengalaman politik di partai-partai yang pernah tokoh pertama ini terlibat dalam aktivisme politiknya. Diagnosa masalahnya bagi Tuan adalah banyak anak-anak Minang yang menggunakan pemikiran Tan Malaka untuk melihat kondisi politik negara hari ini secara kritis-yang sayangnya bagi Tuan itu adalah suatu hal yang problematik. Intonasi dan gestur pun semakin memantapkan Tuan dalam membentuk moral judgment kepada target audiens yaitu anak-anak muda Minang.
Lalu apa yang Tuan tawarkan? Tuan menawarkan tokoh kedua. Natsir. Inilah rekomendasi solusi yang Tuan tawarkan dari permasalahan sebelumnya. Gestur dan intonasi pun berubah. Tuan tekankan betapa kalibernya Natsir yang tentunya mencipta dikotomi betapa tidak sekaliber itu Tan Malaka di mata Tuan. Secara implisit Tuan ingin menyatakan bahwa Natsir lebih layak uji karena pemikirannya sudah selesai begitu logika yang ingin Tuan bangun dan tentu saja dapat dibantah. Baiklah, mari kita buka kotak pandora bernama sejarah.
Tan Malaka, nama ini tentu Tuan kenal dan baca seluruh tulisannya karena tidak mungkin Tuan mengatakan pemikirannya belum selesai tanpa Tuan selesaikan tuntas semua hasil pemikirannya. Tentu menjadi lucu sekali, jika ternyata semua yang Tuan tahu tentang Tan Malaka hanya ringkasan ChatGPT, jadi saya haqqul yaqin Tuan sudah khatam semua karya Tan Malaka. Untuk itu saya tidak akan membahas banyak tentang Tan Malaka, saya ingin membicarakan tokoh kedua-Mohammad Natsir. Untuk itu saya akan membagi dua tulisan ini; Natsir sebagai pejuang kebebasan berpendapat, dan Natsir sebagai Menteri Penerangan.
Pertama. Dalam sejarah, Natsir dikenal sebagai sosok yang bersih, berpemikiran tajam dan konsisten dengan sikap yang diambil. Tentu jangan lupakan betapa sahajanya tokoh ini. George Kahin saja terkejut melihat ada Menteri dengan jas bertambal. Begitulah Natsir. Tak banyak tokoh dalam sejarah yang memiliki kesederhanaan seperti beliau. Seperti Tan Malaka yang suka berganti nama, Natsir juga adalah seorang penulis yang pernah menyembunyikan identitas dirinya saat menulis di Pembela Islam. Nama yang sering ia gunakan adalah A.M, A. Moechlis atau hanya Is saja. Kenapa di era itu banyak bermunculan pseudonim adalah karena adanya ancaman hukuman delik pers (pers delict) yang tertuju kepada pengelola maupun penulisnya. Penghentian penerbitan, membayar denda, bahkan berujung penahanan adalah resiko dari penyebaran pemikiran. Penguasa Belanda tidak menyenangi artikel-artikel kritis bermunculan. Sensor pers berjalan sangat ketat kala itu. Dalam posisi ini Natsir adalah orang yang paling paham betapa berbahayanya proses pembungkaman. Ia menolak tegas praktik sensor seperti ini. Sejatinya, Natsir adalah seorang pejuang kebebasan berpendapat hingga akhir hayatnya.
Dalam Pembela Islam dijabarkan ketidaksetujuan mereka dengan klan Ba’alwi yang kerap meminta kedudukan yang lebih tinggi dalam urusan agama Islam. Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa lebih baik dari kelompok lain dan Natsir meyakini itu. Pada awalnya, Natsir menjadi sangat ambisius terutama setelah membaca karya Snouck Hurgronje dalam menghadapi Islam. Natsir paham betul bagaimana agama bisa dijadikan sumber perpecahan yang berujung pada kekalahan hal yang kemudian menjadi strateginya van der Plas dalam mencipta segregasi agama. Natsir menentang hal itu. Natsir juga menentang kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Sukarno yang mengkritik ideologi Islam dan lebih memilih sekulerisme. Tuan tentu menyimpan tulisan-tulisan perdebatan Natsir dan Sukarno es ini bukan? Hal ini jauh lebih menarik untuk melihat positioning Natsir dalam pemikiran (politik) Islam. Lihat betapa jernih dan argumentatifnya Natsir kala itu. Sekali lagi, Natsir adalah orang yang sangat mendukung kebebasan berpendapat. Begitulah demokrasi seharusnya. Seperti yang selalu Tuan tulis ‘lawan pendapat adalah kawan berfikir’ itu agaknya.
Kedua. Natsir bergabung di pemerintahan setelah diajak oleh Sutan Sjahrir. Sejak awal, Natsir sudah diusulkan menjadi Menteri Penerangan. Bahkan Sukarno langsung menyetujui usulan Sjahrir itu. Hij is de man, ujar Sukarno yakin bahwa Natsir adalah orang paling pantas. Setelah itu tidak ada naskah pidato kepresidenan yang dibuat tanpa persetujuan Natsir. Tuan menekankan ini dalam video Tuan. Tuan mesti ingat kapasitasnya sebagai Menteri Penerangan. Itu adalah bagian dari profesionalitas. Begitu pula pernyataan resmi kenegaraan yang dibuat oleh Presiden harus melewati paraf Natsir terlebih dahulu. Natsir menjelma menjadi sensornya pemerintah. Tanpa paraf Natsir, pernyataan resmi pemerintah tidak boleh disebar.
Lalu bagaimanakah kebebasan berpendapat di era Menteri Penerangan Natsir? Tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri, Natsir mendapat undangan untuk menghadiri kongres kedua Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka. Setelah mendapat restu Sjahrir, Natsir pun berangkat ke Solo. Persatuan Perjuangan adalah oposisi pertama dalam catatan sejarah republik, dan perkumpulan ini adalah gabungan dari 141 organisasi dimana Masyumi adalah salah satunya dan Natsir adalah anggotanya. Natsir pun hadir sebagai simbol perwakilan pemerintah. Ia menjadi pembicara kedua setelah Wali al-Fatah membuka kongres. Di hadapan tiga ribu orang yang hadir, Natsir atas nama pemerintah mengapresiasi PP dalam meningkatkan semangat perjuangan. Setelah itu Soekarni berpidato untuk memberi uraian ringkas sejarah PP, keputusan-keputusan yang diambil dan siapa saja organisasi yang anggotanya sudah ratusan ribu itu. Terakhir, Tan Malaka naik ke atas podium dan berbicara selama dua jam lebih. Dari jumlah yang hadir dan banyaknya organisasi yang berkumpul kala itu menandakan bahwa PP hadir bukan sebagai lawannya pemerintah melainkan sebagai organisasi yang berasal dari kehendak rakyat. Tapi sudahlah bagi Tuan, tentu ini perihal kecil saja. Padahal peristiwa ini adalah pertemuan pertama Natsir dengan Tan Malaka. Di sela kongres, Natsir berusaha menemui Tan Malaka setelah kongres ditutup dengan lagu kebangsaan dan tiga kali pekik merdeka. Namun sayangnya tidak terjadi dialog di antara mereka. Tan Malaka undur diri untuk menyelesaikan Madilog. Natsir (1980) berujar kepada Harry Poeze, bahwa Tan Malaka telah terperangkap dalam ide-idenya sendiri, sehingga sukar baginya untuk beralih ke alam pikiran yang lain’. Setidaknya inilah impresi awal Natsir terhadap Tan Malaka.
Setelah itu peristiwa politik semakin gaduh. Hanya ada dua opsi kala itu terkait perundingan; ikut PP-nya Tan Malaka dengan slogan Merdeka 100% atau ikut diplomasinya Sjahrir. Intensitas politik semakin meninggi. Di akhir Maret 1946, tokoh-tokoh PP seperti Tan Malaka, Achmad Soebardjo dan Soekarni ditangkap atas tuduhan perencanaan penculikan anggota-anggota kabinet. Akhir Juni, Perdana Menteri Sjahrir dan beberapa anggota kabinet diculik oleh orang-orang tak dikenal. Soekarno menyatakan Indonesia dalam keadaan bahaya. Lalu apa yang dilakukan Natsir?
Pada tanggal 6 Juli 1946, Natsir menyusun Pengumuman Resmi Pemerintah Republik Indonesia tentang perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh komplotan yang diketuai oleh Tan Malaka. Natsir menulis ‘komplotan itu sudah lama diketahui Pemerintah, dan inilah sebabnya maka beberapa bulan yang lalu Pemerintah menangkap Tan Malaka…. Natsir yang menyebut ini sebagai gerakan coup d’etat lalu menuliskan bahwa telah terjadi penangkapan besar-besaran
dan surat-surat serta dokumen-dokumen kemudian di-beslag. Natsir menulis panjang sekali perihal agitasi Tan Malaka cs ini yang dianggap ingin menjatuhkan pemerintahan. Setelah merilis pengumuman ini di koran dan menyiarkan di radio, Natsir memburu semua tulisan-tulisan Tan Malaka. Risalah-risalah Tan Malaka yang baru saja terbit diborong besar-besaran untuk kemudian dibakar. Untungnya Madilog selamat. Semua ini dilakukan atas perintahnya sebagai Menteri Penerangan. Tidakkah Tuan lihat ini ironis? Ternyata tradisi pembakaran buku oleh Pemerintah dimulai olehnya. Tidak berhenti di situ, koran-koran yang kritis kepada pemerintah dibredel. Moerba dilarang terbit. Rasuna Said yang mempertanyakan sensor pers pemerintah pun tak kunjung dijawab. Dan, Natsirlah Menteri yang bertanggungjawab untuk urusan sensor tersebut.
Membicarakan Natsir adalah membicarakan paradoksitas. Yang pada awalnya semua naskah kenegaraan harus melewatinya, lambat laun Sukarno tidak menyenangi itu. Sukarno mulai merasa dirinya sebagai presiden yang tidak lebih dari satu stempel karet. Natsir tidak lagi mengoreksi naskah pidato tapi sudah mulai membatalkan poin-poin politik di naskah yang ditulis Sukarno. Sukarno berang karena merasa dihalang-halangi. Saling sikut politik kian menajam. Natsir mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri. Yang pada awalnya adalah Menteri kesayangan berubah menjadi pemimpin yang dibenci oleh Sukarno, demikian terang Hatta. Setelah hari itu, Natsir menjadi pemberontak di mata Sukarno. Natsir menentang Demokrasi Terpimpin dengan mengatakan bahwa ‘bukan dalam arti sistem demokrasi dikendalikan seseorang atau beberapa orang yang serba kuasa yang tidak kenal kendali”. Tidak lama Natsir pun bergabung bersama PRRI-semakin jauh Natsir di mata Sukarno. Kelak sejarah mencatat betapa mengerikannya dampak PRRI bagi mental orang Minang hingga hari ini.
Entahlah, masih banyak yang bisa dibicarakan tentang Natsir. Tentang Petisi 50 dan pemberontakannya terhadap Soeharto. Tentang penolakannya terhadap Pelajaran Moral Pancasila. Tentang Kapita Selekta yang istimewa. Banyak sekali. Tapi Tuan kenapa tidak menyentuh itu? Bicarakanlah Natsir sejujur-jujurnya. Tuan malah memilih meninggi dengan cara menginjak. Di saat Natsir mengusulkan Mosi Integral untuk menyelamatkan bangsa dari perpecahan disintegrasi, Tuan malah memecah belah anak-anak muda Minang dengan membandingkan dua tokoh besar dengan cara yang salah. Tan Malaka dan Natsir punya perjuangannya masing-masing. Hargai itu. Jadi berhentilah Tuan membicarakan Natsir dengan alasan ingin membangkitkan batang terendam tapi justru membenamkan batang lebih banyak. Natsir tidak sekerdil yang Tuan pikir apalagi menutup kolom komentar. Bukankah Natsir pernah berkata “jangan matikan lampu orang lain, kita nyalakan lampu kita lebih terang” dan sepertinya itu pula yang Tuan cederai.
Padang, 11 Mei 2026

Penulis:
Devy Kurnia Alamsyah
Devy Kurnia Alamsyah adalah dosen Sastra Inggris di Universitas Negeri Padang (UNP). Sejak 2005, ia aktif dalam diskusi dan kajian mengenai Tan Malaka, termasuk turut serta dalam proses penggalian makam Tan Malaka di Selopanggung (Kec. Semen, Kab. Kediri, Jawa Timur) pada tahun 2009. Dokumenter yang merekam penggalian tersebut kemudian masuk nominasi Film Dokumenter Terbaik di Festival Film Dokumenter 2010. Saat ini, Devy tengah menyelesaikan skenario film “Tan Malaka: Serenada Terakhir”.