Perkara Bahasa dan Politik Penyangkalan/Pembenaran

“Batas-batas bahasaku, berarti batas-batas duniaku” (“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”). Begitulah tuturan Ludwig Wittgenstein dalam karyanya yang berjudul “Tractatus Logico-Philosophicus” (1921) — seorang filsuf Austria-Inggris abad ke-20 yang sangat berpengaruh dalam filsafat bahasa, logika, dan filsafat analitik.

Bahasa, memang lahir dari kondisi material. Atau lebih tepatnya, hasil dari pertautan pikiran dan tubuh yang terpapar hal-hal di sekelilingnya, di dalam ruang dan waktu tertentu. Maka, jika kita tak menemukan konsep tertentu di dalam kosakata suatu kebudayaan, boleh jadi, itu tak ada di dalam “dunia”-nya. Seumpama di dalam dunia kami selaku orang Bugis, sebenarnya tak memiliki padanan kata “terima kasih”. Ya, kami memang “tidak tahu berterima kasih”, sebab kami bertanggungjawab untuk membalasnya.

Maka sebagai alternatif, kata “terima kasih” ini kerap disepadankan dengan “kuruq sumangeq”, kendati “kuruq sumangeq” maknanya lebih luas seperti ekspresi rasa syukur, empati, serta doa. Hal ini pula berkaitan erat dengan konsep “sumangeq” dalam kosmologi orang Bugis. Sumangeq, adalah energi vital semacam roh/jiwa yang memberikan semangat hidup atau energi kreatif pada alam semesta dan tubuh manusia. Ia bersifat rentan lantaran bisa mengalir, menguap (melemah), melekat, hingga hilang dari tubuh manusia. Orang sakit dulunya dianggap sebagai kondisi menguapnya sumangeq di dalam tubuh. Sehingga, ucapan “kurru sumangeq-nu, Nak.” jadi semacam doa agar sumangeq seorang anak melekat kembali ke tubuhnya. Lazimnya, salah satu cara untuk menyembuhkan ini melalui ritual adat “Paqkurru Sumangeq”. 

Apa yang membuat orang Bugis terdahulu tak punya tradisi mengucapkan “terima kasih”, lantaran percaya bahwa sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain, mengalirkan sumangeq pemiliknya ke dalam benda tersebut. Sehingga penerima akan merasa “bertanggungjawab” untuk membalasnya dengan sesuatu yang lain. Kala diberikan kue oleh tetangga, misalnya, ada semacam aturan tak tertulis bahwa pantang piringnya dikembalikan dalam keadaan kosong. Ia mesti dibalas dengan sesuatu yang lain. Jika ia tak memiliki sesuatu untuk diberikan saat itu juga, minimal piringnya tak boleh dicuci sebagai simbol: “Maaf, belum ada isinya. Nanti akan dibalas”. Mengembalikan piring kosong yang bersih dianggap memutus siklus kebaikan dan melukai siriq (harga diri/martabat).

Secara etimologis, “sumangeq” dalam bahasa Bugis, serta “semangat” dalam bahasa Indonesia, berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bahasa Proto-Austronesian. Dalam “The Austronesian Comparative Dictionary”, disebutkan bahwa “sumanged” (“sumaŋed”) memiliki arti, “soul of a living being; soul of the rice plant”.

Selain “sumangeq”, kami juga tak memiliki kata “kursi” sekaligus tradisi duduk di kursi. Apa yang kami sebut sebagai “kadera” dalam bahasa Bugis sebenarnya serapan dari bahasa Portugis “cadeira” yang juga berarti “kursi”. Boleh jadi mirip dengan orang Minangkabau sebagaimana disebutkan dalam buku “Merengkuh Djaman Kemadjoean” (2022),karya Deddy Arsya. Beliau mengutip Albert S. Bickmore dalam bukunya yang berjudul “Travel in East Indian Archipelago” (1864), sebuah catatan penjelajahan dan pengamatan alam serta budaya di kepulauan Nusantara pada abad ke-19: 

“Di dalam masyarakat tradisional Minangkabau sendiri, di atas rumah gadang tidak dikenal kursi. “Tidak ada sekat, tidak ada kursi dan bangku, orang-orang hanya duduk di lantai” (2022: 88). 

Pengalaman tubuh serta pikiran, memang membentuk bahasa. Namun, bahasa juga bisa membentuk cara kita berpikir, memahami, memandang serta mengategorikan dunia. Mampu mengontrol dan mendisiplinkan tubuh. Membentuk subjek atau, menghancurkannya (desubjektifikasi). Seolah bahasa mampu melampaui apa yang jamaknya dianggap sekadar alat komunikasi. 

Giorgio Agamben—bukan saudara dari Agam Wispi, apalagi Agam Rinjani,—adalah seorang filsuf dan pemikir biopolitik asal Italia yang pernah melahirkan karya “’What Is an Apparatus?’ and Other Essays” (2009). Di dalam karya tersebut ia menganggap bahwa alat atau, 

“ … ‘aparatus’—secara harfiah—apa pun yang memiliki kapasitas untuk menangkap, mengarahkan, menentukan, mencegat, memodelkan, mengendalikan, atau mengamankan gestur, perilaku, pendapat, atau wacana makhluk hidup dengan cara tertentu” (2009: 14).

Aparatus sebagaimana dengan bahasa. Namun, ada yang tak kalah menarik dari hal-ihwal etnis barusan, juga tak kalah padat dari isi kepala seorang filsuf analitik macam Wittgenstein. Yaitu sebuah jurnal milik Sten Hansson dari Lancaster University,“Discursive strategies of blame avoidance in government: A framework for analysis” (2015). Semacam kerangka analisis yang membantu kita dalam menyibak suatu bahasa/wacana penyangkalan atau pembenaran di ranah politik pemerintahan. Di sini, saya berencana merangkum isinya secara, semampunya seorang akademisi kampung yang pendidikannya tidak “tinggi-tinggi amat”.

Sten Hansson merumuskan siasat penyangkalan atau pembenaran yang jamak terjadi di ranah pemerintahan berdasarkan teori-teori para pakar dan analis wacana kritis. Penyangkalan tersebut dilakukan demi menjaga reputasi, jabatan, dukungan serta kepercayaan publik. Siasat ini lantas saya golongkan menjadi 5 jenis, yaitu: “Way of Arguing”, “Way of Framing”, “Way of Denying”, “Ways of Representing Actors and Actions”, dan “Ways of Manipulating”. 

Namun, sebagai penekanan bahwa untuk menggunakan kerangka atau strategi ini, suatu argumentasi tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Pula tak harus secara kaku memaksanya sesuai dalam satu kategori lantaran ada kemungkinan suatu jenis argumentasi yang luput dikategorikan atau, memuat lebih dari satu jenis penyangkalan atau pembenaran. Serta, kita mesti kritis dan piawai membedakan suatu jenis argumentasi yang memang wajar dan sah untuk—setidaknya—mengurangi bias.

Way of Arguing

Jenis ini memuat dua kategori besar yaitu “Logical Fallacy” dan “Topos”. Logical Fallacy merupakan sesat pikir,—ya, mungkin kita semua sudah paham yang ini,—yang membuat suatu argumen tampak meyakinkan kendati sebenarnya tidak valid. Seperti:

1. Trajectio in Alium 

Merupakan istilah Latin yang berarti tindakan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab, kesalahan, atau masalah dari diri sendiri kepada pihak lain.  Konsep ini sering disamakan dengan perilaku mencari kambing hitam (scapegoating) atau bentuk pemindahan beban ke orang lain. Contohnya: “Kegagalan ini bukan karena pemerintah, tetapi karena masyarakat tidak mengikuti arahan”.

2. Argumentum ad Hominem

Fokusnya adalah menyerang karakter, motif, atribut fisik, atau latar belakang pribadi lawan bicaranya, alih-alih membantah substansi atau isi argumen yang disampaikan. Contohnya: “Kita semua tahu dia memang penuh kedengkian dan anti-pemerintah. Jadi, tidak perlu menanggapi serius pendapatnya”.

3. Argumentum ad Baculum

Kala seseorang menggunakan ancaman, kekerasan, atau paksaan untuk memaksa orang lain menerima suatu kesimpulan. Misalnya: “Jangan membuat pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat. Kalau terus menyebarkan informasi seperti itu, kami akan mengambil tindakan hukum”.

4. Straw Man

Semacam memutarbalikkan, melebih-lebihkan, atau mendistorsi argumen lawan bicara agar menjadi lebih lemah atau ekstrem, lalu menyerang versi palsu tersebut alih-alih argumen aslinya. Semisal: A: “Pemerintah perlu mengevaluasi proyek tersebut karena biaya pembangunannya terlalu besar”. B: “Jadi mereka ingin pembangunan dihentikan dan masyarakat dibiarkan tetap miskin?”.

5. Argumentum ad misericordiam

Kala seseorang mencoba meyakinkan orang lain dengan membangkitkan rasa iba atau belas kasihan, alih-alih menggunakan bukti atau alasan yang relevan. “Saya sudah mengabdi selama tiga puluh tahun. Contohnya: “Saya memiliki keluarga dan telah bekerja keras untuk negara. Apakah setelah semua pengabdian itu saya masih harus dicurigai?” atau, “Saya sebetulnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam. Tetapi hari ini di Yogya saya sampaikan, saya akan lawan! Ingat sekali lagi, akan saya lawan! Bukan untuk diri saya, tapi ini untuk negara”.

6. Post Hoc, Ergo Propter Hoc

Bahwa suatu kejadian adalah penyebab dari kejadian berikutnya hanya karena terjadi lebih dulu. Contohnya: “Setelah kami menjabat, perekonomian mulai stabil. Berarti stabilitas ini adalah hasil langsung dari kepemimpinan kami”.

7. Argument by Gibberish

Atau argumentasi dengan omong kosong, kala seseorang menggunakan istilah-istilah rumit, melangit dan sulit dipahami, jargon teknis yang tidak relevan, atau ucapan acak yang tidak masuk akal agar argumennya terdengar sangat ilmiah, pintar, berbobot dan seolah-olah benar. Tabiat ini pula mungkin jamak kita temui di kalangan mahasiswa yang masih berkobar-kobar dan baru lepas “intermediate training”. Seperti: A: “Apakah benar proyek ini mengalami pembengkakan biaya?”. B: “Yang harus kita pahami adalah bahwa pembangunan merupakan sebuah orkestrasi multidimensional antara akselerasi transformasi struktural, optimalisasi paradigma fiskal, dan artikulasi keberlanjutan dalam kerangka ekosistem pembangunan yang adaptif”.

8. Argumentum ad Verecundiam

Yaitu ketika seseorang menganggap suatu klaim benar hanya karena meminjam atau diucapkan oleh figur yang memiliki otoritas, padahal figur tersebut bukan ahli di bidang yang sedang dibahas. Tak jarang juga figurnya tidak disebutkan secara jelas. Seperti: “Ini sesuai dengan apa yang dikatakan teman saya yang seorang profesor di Belanda”, atau; “Program ini mesti jalan dan kita harus percaya, sebab dikerjakan oleh para ahli gizi”.

Lalu, ada “topos”, yaitu semacam jembatan penalaran yang menghubungkan suatu premis dengan suatu kesimpulan. Seringnya ia mengambil pola yang sudah tersedia secara sosial tanpa menjelaskan mengapa bisa sampai ke kesimpulan tersebut. Atau, “jika X, maka Y”/“Y sebab X”. Tak jarang pula topos ini menggunakan legitimasi atau klaim tertentu sebagai penguatan dalih. Jadi, topos adalah semacam perangkat penalaran; ia dapat digunakan secara masuk akal ataupun secara bermasalah tergantung konteks penggunaannya. 

1. Topos manfaat/keuntungan

Jika sesuatu bermanfaat, maka itu harus dilakukan/didukung. Semisal: “Industri tambang tentu saja akan meningkatkan perekonomian daerah.” atau, “Untuk menghibur rakyat aja waktu itu. Saya sih, saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu.”

2. Topos Kerugian

Jika sesuatu merugikan, maka sesuatu itu harus ditolak/dihindari. Contoh: “Kebijakan itu harus dihentikan karena membebani masyarakat kecil.”

3. Topos Bahaya/Ancaman

Jika sesuatu merugikan, maka sesuatu itu harus ditolak/dihindari. Contohnya: “Penyebaran berita palsu mengancam demokrasi. Karena itu, pemerintah harus memperketat pengawasan media sosial.”

4. Topos Kemanusiaan

Kala dalih moral atau kemanusiaan dipakai untuk membenakan keputusan tertentu. Semisal: “Jangan hanya berbicara tentang kerusakan lingkungan. Di balik industri ini ada ribuan pekerja yang menghidupi anak dan istrinya. Apakah kita tega mengambil mata pencaharian mereka?”

5. Topos Keadian

Bekerja dengan gagasan bahwa orang atau kelompok harus diperlakukan secara adil, setara, atau sesuai dengan hak dan kontribusinya. Gagasan ini pula memakai dalih moral. Contohnya: “Mereka yang telah berjuang bersama kita sejak awal tentu harus mendapatkan prioritas. Bukankah tidak adil jika orang yang baru datang mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang telah berkorban?”

6. Topos Tanggung Jawab

Jika seseorang atau institusi bertanggung jawab atas suatu masalah, maka mereka harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Contohnya: “Sebagai aparat keamanan, kami bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat. Karena itu, kami harus mengambil langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban.”

7. Topos Pembebanan/Pemberatan

Jika suatu pihak menanggung beban tertentu, maka tindakan tertentu harus dilakukan untuk mengurangi/menyeimbangkan beban tersebut. Misalnya: “Daerah ini tidak dapat terus menerima pengungsi karena fasilitas publiknya sudah terbebani.”

8. Topos Keuangan/Biaya

Jika sesuatu membutuhkan biaya terlalu besar / tidak ekonomis, maka tindakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Contohnya: “Proyek tersebut sebaiknya dihentikan karena biaya pembangunannya terlalu besar.” Atau, “Program ini layak dilanjutkan karena biaya yang dikeluarkan relatif kecil.”

9. Topos Bilangan

Jika angka menunjukkan X, maka kita harus mengambil kesimpulan Y. Seperti: “Menurut statistik, tujuh puluh persen warga mendukung program ini, sehingga program ini mesti terus dilanjutkan”, atau, “Saya dapat laporan sampai hari ini sudah kurang lebih 28 ribu penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28 ribu dari 4,5 miliar, kalau tidak salah itu adalah 0,0006 (persen). 0,0006 artinya 99,994 persen (berhasil) Itu kalau statistik ya, itu kan dibulatkan ke atas, berarti apa? 99,994 (persen) itu berhasil itu. Di mana ada usaha manusia yang 100 persen?”.

10. Topos Hukum

Jika sesuatu sesuai hukum/hak, maka sesuatu itu harus dilakukan atau dibenarkan. Semisal: “Kebijakan tersebut harus diterapkan karena telah diatur dalam undang-undang.”; atau, “Kami membatasi/merahasiakan informasi ini berdasarkan undang-undang”.

11. Topos Sejarah

Karena sejarah menunjukkan X, maka kita harus mengambil pelajaran tertentu untuk situasi sekarang. Contohnya: “Kita tidak boleh mengulangi kebijakan tersebut karena krisis ekonomi sebelumnya menunjukkan akibatnya.”

12. Topos Budaya

Karena suatu tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan budaya tertentu, maka tindakan tersebut harus diterima atau ditolak. Seperti: “Tradisi ini harus dipertahankan karena merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat.” Atau, “Masyarakat X tidak bisa menerima demokrasi karena budaya mereka tidak cocok dengan demokrasi.”

13. Topos Definisi/Interpretasi Nama

Dapat dipahami sebagai pola argumentasi yang bekerja dengan menentukan bagaimana seseorang, kelompok, peristiwa, atau kebijakan harus dipahami melalui pemberian nama atau label tertentu. Seperti: “Apa yang mereka lakukan bukan kritik terhadap pemerintah. Itu adalah provokasi yang sengaja dilakukan untuk memecah belah masyarakat.”

14. Topos Realitas

Topos realitas bisa dipahami sebagai pola argumentasi yang menggunakan klaim tentang “kenyataan”, “fakta di lapangan”, atau “apa yang sebenarnya terjadi” sebagai dasar untuk membenarkan suatu kesimpulan. Seperti: “Kita harus melihat realitas di lapangan. Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan. Karena itu, program Embege ini harus ada.”

15. Topos Penyalahgunaan

Jika sesuatu memungkinkan untuk disalahgunakan, maka hal tersebut harus dicegah/dibatasi. Misalnya: “Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah membutuhkan kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi masyarakat.”

16. Topos Ketidaktahuan

Jika ancaman tidak dapat diperkirakan, maka pihak yang berusaha mengatasinya tidak sepenuhnya patut disalahkan atau dimintai pertanggungjawaban. Seperti: “Sampai saat ini belum pasti apakah banjir tersebut disebabkan oleh aktivitas perusahaan, perubahan cuaca, atau faktor lainnya. Jadi, terlalu dini untuk menyalahkan pemerintah.”

Way of Framing

Ada dua kategori dalam jenis penyangkalan atau pembenaran ini, yaitu: Narasi Penyelamatan (“Rescue Narrative”) dan Apel Busuk (“Bad Apple”):

1. Narasi Penyelamatan

Dalam kerangka ini, sesuatu cenderung di-framing berdasarkan siapa pahlawan, penjahat dan korban untuk menyangkal atau membenarkan argumen tertentu. Seseorang bahkan bisa membingkai dirinya sendiri sebagai korban, atau pembantu seorang pahlawan. Semisal: “Ada sebagian dari mereka yang tak ingin melihat masyarakat sejahtera, maka melalui program ini pemerintah akan mensejahterakan masyarakat”, atau, “Saya katakan, mereka sadar, mereka antek asing. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi, kita yang akan bangkit bersama Indonesia!”.

2. Apel Busuk

Berdasar pada peribahasa, “satu apel busuk merusak selurung tong”. Apel diandaikan sebagai orang atau beberapa anggota, lalu tong adalah wadah atau organisasinya. Maka, bisa diartikan bahwa satu atau beberapa orang yang dituduh bertabiat buruk mesti disingkirkan lantaran akan menularkan keburukannya pada orang lain atau keseluruhan anggota, sehingga beresiko merusak jalannya organisasi. Serupa argumentasi: “Masalah ini sebenarnya merupakan perbuatan dari oknum tertentu yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri”, atau ““Ada beberapa pakar. Saking pakarnya, dia melontarkan fitnah, sodara-sodara. Tapi sudahlah. Kita bangsa yang besar! Bangsa yang kuat! Saya pun, mencatat saja. Kalau dia sadar, saya maafkan. Tapi saya ingatkan. Kalau Anda punya kepintaran, kalau Anda punya kepakaran, jangan lupa, seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya, ‘kejujuran intelektual’. ‘intellectual honesty’! Apalagi, kalian mengabdi kepada kepentingan bangsa lain”.

Way of Denying

Jenis ini memuat beragam corak penyangkalan dalam suatu argumentasi, seperti:

1. Penyangkalan Tindakan (act-denial)

“Saya sama sekali tidak melakukan/mengatakan itu”.

2. Penyangkalan Kendali (control-denial)

“Saya tidak sengaja melakukan/mengatakan itu”, atau “Itu kecelakaan”.

3. Penyangkalan Niat (intention-denial)

“Bukan itu maksud saya’, atau ‘Anda sebenarnya salah paham”.

4. Penyangkalan Tujuan (goal-denial)

Saya tidak melakukan/mengatakan itu demi membuat kegaduhan”.

Way of Representing Actors and Actions

1. Pengaburan atau pelenyapan subjek kalimat atau aktor/agensi, yaitu: merepresentasikan seakan-akan tindakan yang berpotensi merugikan itu terjadi tanpa keterlibatan manusia. Misalnya, “masalah itu muncul”, “insiden itu terjadi”, “ada masalah”, “kekhawatiran kian meningkat”, “perubahan akan datang”. Seolah-olah hal tersebut tiba-tiba saja jatuh ke pangkuan atau suatu proses yang alamiah.

2. Pengaburan atau pelenyapan situasi yang mengancam, yaitu: merepresentasikan tindakan pada tingkat umum atau abstrak, sehingga menjadi kurang jelas apa yang sebenarnya mereka lakukan. Misalnya, “kami sedang menangani krisis BBM ini”.

3. Pengaburan dengan eufemisme, yaitu: mengganti ungkapan gamblang dengan yang lebih halus seperti, “resesi ekonomi” menjadi “periode pra-pertumbuhan”; “pemecatan” menjadi “optimalisasi tenaga kerja”; “pemotongan anggaran” menjadi “efisiensi”; “kenaikan biaya” menjadi “investasi untuk masa depan”; “tindakan kontroversial” menjadi “tindakan berani”; “tindakan serampangan” menjadi “tindakan preventif”, “pemblokiran” menjadi “penundaan transaksi” atau; “menggebuki” menjadi “mengamankan”.

4. Menghindari pembicaraan tentang tindakan yang (mungkin) berdampak material, lalu dialihkan untuk menggambarkan reaksi, yakni proses mental yang tak kasatmata: misalnya, “saya sangat prihatin akan hal ini”, saya berharap keadaan akan membaik”.

Ways of Manipulating

1. Memenangkan Argumen (Winning the Argument): pejabat yang memilih siasat ini berusaha memenangkan perdebatan dengan menyangkal suatu masalah. Penyangkalan masalah bisa berupa sekurang-kurangnya tiga macam, yaitu penyangkalan masalah total (total problem denial), penyangkalan masalah parsial (partial problem denial), dan penyangkalan masalah yang disertai serangan balik ke penuduh (problem denial accompanied by a counter-attack). Tak jarang mereka menggunakan manipulasi memori atau semacam gaslighting.

2. Menarik garis batas (Drawing a Line): siasat ini semacam penyangkalan terselubung, dilakukan dengan mengakui kesalahan secara cepat, meminta maaf, lalu berupaya segera menutup pembahasan. Permintaan maaf dapat efektif sebab membuat pejabat tampak jujur, berani, rendah hati, bermoral, serta mau belajar. Contohnya: “Kami memang salah, kami minta maaf, sekarang mari kita lanjutkan”, atau “Kami akan belajar dari kesalahan tersebut”.

3. Mengganti topik (Changing the Subject): siasat ini mengalihkan perhatian dari isu yang berpotensi menimbulkan kesalahan, menuju isu lain. Bentuknya bisa seperti tidak menjawab pertanyaan, membicarakan keberhasilan yang lain, memberikan informasi yang tidak relevan, memilih waktu tertentu untuk menyampaikan berita buruk atau, menunggu perhatian publik teralihkan.

4. Lying Doggo: (bersembunyi diam-diam): penamaan ini sebenarnya adalah slang yang berasal dari Inggris pada abad ke-19, bentuknya berupa “no comment“, menolak wawancara, tidak menanggapi tuduhan, atau berusaha menghindari pertanyaan tertentu. Perkaranya, diam tidak selalu berarti netral. Dalam konteks tertentu, diam dapat menjadi siasat untuk menghindari komitmen, mencegah munculnya pernyataan yang dapat digunakan sebagai bukti, menunggu perhatian publik mereda, serta menghindari kewajiban memberikan alasan. Semisal: “Ya ndak tahu, kok tanya saya?”.

5. Bekerja di balik layar (working behind the scenes): hal ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pemaksaan/tekanan dan pemberian bujukan atau imbalan (suap) di belakang layar untuk membungkam oposisi. 

Itulah kerangka analisis dari Sten Hansson. Bahasa/wacana memang mampu mengontrol dan mendisiplinkan tubuh, membentuk subjek bahkan, menghancurkannya (desubjektifikasi). Kalau kata George Orwell dalam esainya berjudul “Politics and the English Language” (1946): “Bahasa politik… dirancang untuk membuat kebohongan terdengar benar dan pembunuhan dianggap terhormat, dan untuk memberikan kesan solid pada angin murni”. Kendati begitu, toh, ia juga bisa dipakai untuk melawan bahasa/wacana demi menyingkap kepentingan di baliknya.