Madilog dan Maqashid: Pembangunan sebagai Pembebasan

Pembangunan sering datang kepada kita dengan wajah yang meyakinkan: angka pertumbuhan yang naik, jalan yang memanjang, gedung yang menjulang, dan pidato yang terdengar seperti janji yang telah selesai dikerjakan. Negara lalu menampilkan dirinya sebagai arsitek masa depan, seolah kemajuan dapat diukur dengan beton, statistik, dan daftar proyek yang berhasil difoto dari udara. Namun, di bawah semua itu, selalu ada pertanyaan yang lebih tua dan lebih jujur: apakah pembangunan sungguh memerdekakan manusia, atau hanya memperhalus cara manusia ditundukkan? Sebab sejarah terlalu sering menunjukkan bahwa sebuah bangsa dapat tampak maju di laporan resmi, tetapi tetap letih di dapur rakyatnya, tetap rapuh di sekolah anak-anaknya, tetap sempit di lahan petaninya, dan tetap dingin di ruang-ruang hidup orang kecil.

Di titik itulah Tan Malaka menjadi penting untuk dibaca kembali, bukan sekadar sebagai tokoh revolusi, melainkan sebagai pengganggu akal sehat kita yang paling jernih. Dan di titik yang sama, Maqashid Syariah hadir bukan sebagai ornamen etik yang ditempelkan setelah kebijakan selesai, melainkan sebagai kompas yang bertanya untuk apa pembangunan dijalankan. Ketika Madilog mengajarkan bangsa ini untuk keluar dari kabut mistik menuju keberanian berpikir rasional, dan Maqashid mengingatkan bahwa tujuan akhir pembangunan adalah menjaga jiwa, akal, harta, martabat, keluarga, dan keberlanjutan hidup, maka keduanya dapat dijahit dalam satu pengertian yang kuat: pembangunan harus dibaca sebagai pembebasan manusia, bukan sekadar pengelolaan angka-angka.

Ketika Kemerdekaan Belum Menjadi Kemaslahatan

Tan Malaka memahami bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis melahirkan kemerdekaan ekonomi. Sebuah bangsa dapat mengibarkan benderanya sendiri, menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri, dan tetap hidup di bawah struktur ekonomi yang membuat rakyatnya tidak berdaya. Kolonialisme, dalam arti itu, tidak selalu hadir dengan serdadu asing; ia bisa berwujud dalam ketergantungan yang halus, dalam pasar yang tidak adil, dalam produksi yang dikuasai segelintir tangan, dan dalam kebijakan yang terlalu jauh dari nasib rakyat yang memikulnya. Karena itu, membaca Tan Malaka hari ini berarti berani mengatakan bahwa pembangunan bukan perkara mempercantik negara, melainkan mengubah struktur yang membuat rakyat terus berada di pinggir.

Di sinilah Maqashid Syariah memberi kedalaman moral yang sangat penting. Pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari seberapa besar ia menumbuhkan ekonomi, tetapi dari seberapa jauh ia menjaga kehidupan. Ketika harga kebutuhan pokok membuat keluarga kecil hidup dalam kecemasan, ketika akses kesehatan masih menjadi kemewahan yang mahal, ketika pendidikan tumbuh tanpa benar-benar menghadirkan pembebasan akal, maka pembangunan sedang gagal menjaga maqashid-nya sendiri. Hifz al-nafs tidak cukup dibaca sebagai larangan membunuh; ia harus dibaca sebagai kewajiban menghadirkan kebijakan yang melindungi kehidupan dari kelaparan, sakit, pengangguran, dan ketidakpastian. Hifz al-mal tidak cukup dipahami sebagai perlindungan harta dalam transaksi, tetapi sebagai tanggung jawab memastikan kekayaan tidak berputar di langit elite dan meninggalkan bumi rakyat dalam kekurangan. Dalam cahaya ini, kemerdekaan ekonomi bukan sekadar agenda nasionalisme, melainkan bagian dari kemaslahatan itu sendiri.

Madilog dan Penjagaan Akal Bangsa

Salah satu warisan paling besar Tan Malaka adalah keberaniannya menegakkan akal di tengah bangsa yang terlalu lama dipaksa tunduk, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara mental. Madilog adalah pemberontakan terhadap cara berpikir yang malas, mistik, fatalistik, dan mudah diperalat. Ia meminta bangsa ini untuk belajar melihat kenyataan sebagaimana adanya: memahami sebab-akibat, membaca kontradiksi, menimbang fakta, dan tidak menyerahkan masa depan kepada nasib atau pesona kekuasaan. Dalam konteks pembangunan, pesan ini terasa sangat modern. Banyak kebijakan gagal bukan semata karena kurang anggaran, tetapi karena miskin nalar, lemah evaluasi, dan terlalu percaya bahwa slogan dapat menggantikan ilmu.

Maqashid Syariah, terutama dalam dimensi hifz al-‘aql, bertemu dengan Tan Malaka pada titik yang sangat tajam. Menjaga akal tidak cukup dilakukan dengan melarang hal-hal yang merusaknya; menjaga akal juga berarti membangun tatanan sosial yang memuliakan pengetahuan, memperluas akses pendidikan bermutu, menegakkan kejujuran intelektual, dan menolak kebijakan yang lahir dari kesembronoan berpikir. Bangsa yang gemar merayakan proyek tetapi abai pada kualitas pengetahuan sedang mengkhianati akalnya sendiri. Dalam pengertian ini, Madilog dapat dibaca sebagai kerja maqashid dalam bentuk yang paling substantif: membebaskan akal manusia dari kabut, agar pembangunan tidak lagi disusun dari ilusi, melainkan dari ilmu yang berpihak pada kenyataan.

Rakyat sebagai Subjek Pembangunan

Pada akhirnya, pertemuan paling penting antara Tan Malaka dan Maqashid Syariah terletak pada cara keduanya memandang manusia. Tan Malaka tidak ingin rakyat sekadar menjadi massa yang dihitung saat pemilu, tenaga murah dalam statistik ketenagakerjaan, atau penerima program yang pasif. Rakyat, dalam horizon pemikirannya, harus menjadi subjek sejarah: sadar, terorganisasi, terdidik, dan memiliki daya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Sementara itu, Maqashid Syariah mengajarkan bahwa manusia bukan alat untuk mencapai pertumbuhan, tetapi tujuan yang harus dijaga kehormatannya. Di sini pembangunan memperoleh makna yang lebih utuh: bukan hanya memperbesar negara, tetapi membesarkan manusia.

Karena itu, pembangunan yang sejati tidak boleh berhenti pada penciptaan infrastruktur tanpa transformasi, pada bantuan tanpa pemberdayaan, atau pada pertumbuhan tanpa keadilan distribusi. Pembangunan yang membebaskan adalah pembangunan yang membuat petani tidak sekadar bertahan, tetapi berdaulat; yang membuat buruh tidak sekadar bekerja, tetapi hidup layak; yang membuat anak-anak miskin tidak sekadar masuk sekolah, tetapi memperoleh masa depan; yang membuat ilmu pengetahuan tidak sekadar dipajang dalam kurikulum, tetapi bekerja dalam kebijakan; dan yang membuat agama tidak hanya hadir dalam simbol, melainkan menjelma menjadi keberpihakan pada martabat manusia.

Di sinilah tulisan ini tiba pada simpulnya: Tan Malaka mengajarkan bahwa pembangunan harus membongkar struktur yang menindas, sementara Maqashid Syariah mengajarkan bahwa pembangunan harus menjaga segala yang membuat manusia tetap manusia. Maka, pembangunan sebagai pembebasan bukanlah slogan yang puitis, melainkan tuntutan etis dan politik yang sangat konkret. Ia meminta negara untuk lebih jujur, ilmu untuk lebih hidup, dan kebijakan untuk lebih manusiawi. Sebab suatu bangsa tidak benar-benar maju ketika gedung-gedungnya tinggi, tetapi akal rakyatnya dibiarkan rendah; tidak benar-benar sejahtera ketika angkanya indah, tetapi martabat manusianya rapuh; dan tidak benar-benar merdeka ketika jalannya mulus, tetapi masa depan rakyatnya masih berjalan tertatih-tatih.