Sawah Kagadangan Panghulu di Minangkabau dan semangat Anti-korupsi

Panghulu atau Niniak-Mamak atau datuak di Minangkabau adalah sebuah Jabatan kebesaran adat yang di berikan oleh seluruh anggota kaum dalam suatu suku. Tugas utama seorang Pangulu adalah memimpin suku, mengurus serta melestarikan adat dan kebudayaan Minangkabau. Panghulu juga bertanggungjawab untuk membimbing kemenakan dan mewakili suku untuk urusan keluar. Sebagaimana dalam pepatah bahwa Panghulu adalah Tumbuah dek ditanamkan, tinggi dek di anjuankang, gadang dek di ambaakan. Yang menegaskan bahwa Panghulu itu besar dan terhormat karena kaum dan anggota sukunya sendiri.

Seorang yang mengemban jabatan gelar Panghulu adalah orang yang sangat di hormati oleh anggota kaumnya dan juga masyarakat luas. Di tinggikan sarantiang-di dahulukan salangkah, kira-kira begitulah Keistimewaan yang di berikan kepada Panghulu sebagai orang yang dituakan di Minangkabau. Kendati demikian Panghulu juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat yang harus di jalankannya. Oleh karena berat dan banyaknya tugas seorang Panghulu itu maka pada umunya seorang Panghulu hanya memiliki sedikit waktu untuk menafkahi anak dan istrinya. Karenanya diberikan lah Hak kepada Panghulu untuk mendapatkan sebuah Sawah Kagadangan dari kaumnya.

Sawah Kagadangan adalah sebuah harta pusaka tinggi berupa lahan sawah yang khusus diperuntukkan kepada Panghulu untuk menunjang kegiatanya sehari-hari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Panghulu sebagai pemimpin kaum. Secara filosofis fungsi utama Sawah Kagadangan adalah untuk mencegah seorang Panghulu mengambil hak orang lain dan untuk tidak berharap kepada pemberian orang lain. Disisi lain fungsi Sawah Kagadangan secara ekonomis adalah untuk menunjang Panghulu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan juga untuk menafkahi keluarga Panghulu itu sendiri.

Sawah Kagadangan seperti ibarat tunjangan bagi seorang Panghulu, Hasil panen dari sawah tersebut dapat di gunakan oleh seorang Panghulu untuk keperluan mengurus kaum, anak-kemenakan dan urusan adat lainya serta juga boleh di gunakan untuk keperluan anak dan istrinya. Sawah Kagadangan termasuk kedalam jenis harato pusako tinggi yang dilarang keras untuk di jual, hanya boleh di gadaikan dengan

beberapa syarat yang ketat, diantaranya; Mayik tabujua di tangah rumah, Rumah Gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, mambangkik batang tarandam.

Pada saat sekarang ini banyak di temukan sebagian besar Sawah Kagadangan telah kehilangan fungsi dari awal peruntukanya, pada umumnya permasalahan sawah kagadangan ini terjadi karena gelar sako panghulu tidak lagi di hidupkan atau yang dikenal dengan istilah balipek sehingga sawah kagadangan ini sering diambil alih oleh anggota kaum yang tidak bertanggungjawab untuk di jual atau di gadaikan, atau sawah kagadangan ini telah terbengkalai dan tidak ada yang mengelolanya sehingga beralih fungsi menjadi kolam ikan, ladang, rumah dan kandang ternak bahkan ada yang terlantar menjadi semak belukar, Namun kendati demikian terdapat sebagian Panghulu yang tetap bisa menjalankan tugasnya dengan Mengorbankan harta pencaharian dan penghasilannya sehari-hari. Namun demikian tetap saja seorang Panghulu telahkehilangan salah satu simbol kebesaran yang membedakannya dengan orang lain.

Menurut saya, jika memang tidak ada lagi Sawah Kagadangan yang tersisa atau telah beralih fungsi dan tidak Memungkinkan lagi lahan tersebut untuk dikembalikan menjadi Sawah Kagadangan, maka tidak ada salahnya kaum atau suku dapat mencarikan ganti dari lahan tersebut agar Panghulu kembali memiliki sebuah Sawah Kagadangan. Juga terdapat pilhan lain jika tidak Memungkinkan untuk Mencarikan lahan baru, yaitu seluruh anggota kaum atau suku harus menyediakan biaya operasional dari seorang Panghulu demi terpenuhinya tugas dan tanggung jawab seorang Panghulu yang begitu besar.

Dalam bingkai Anti-korupsi, masyarakat Minangkabau telah terlebih dahulu memiliki Norma-norma yang Mengatur dan membentuk sebuah sistem hirarki sosial yang mencegah pemangku sebuah jabatan penting untuk melakukan perbuatan yang dapat bermuara kepada tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jauh sebelum Negara ini hadir dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi beserta turunanya. Dalam hal ini semangat Anti-korupsi terlihat jelas pada filosofi Sawah Kagadangan yang di peruntukkan bagi Panghulu dengan tujuan agar seorang Panghulu memiliki Finansial yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sehingga seorang Panghulu tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kuasanya untuk mengambil hak-hak orang lain terutama anggota kaum dan sukunya. Selain itu juga di maksudkan agar seorang Panghulu tidak meminta-minta atau menerima semacam pemberian dari orang lain, yang secara halus mengandung unsur perbuatan Gratifikasi atau suap-menyuap.

Jika semua orang Menyalahkan Panghulu karena kurang maksimal Mengurusi kaum nya maka memang tidak dapat di pungkiri bahwa tampa Sawah Kagadangan memang akan sulit bagi seorang Panghulu membagi waktu, tenaga dan penghasilan untuk anak, istri dan kaumnya. Karena pada hakikatnya eksistensi Panghulu adalah eksistensi kaum, suku, Nagaridan juga eksistensi dari sebuah Peradaban dan Kebudayaan Minangkabau. Seperti dalam pepatah Minangkabau bahwa; Kamanakan

barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka alua jo patuik, alua jo patuik barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo. Seperti itulah hirarki sosial di Minangkabau yang selalu berhulu kepada Nilai-nilai kebenaran dalam proses Pengambilan Keputusan dan setiap tindakan yang akan di lakukan.

          Sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa sawah kagadangan adalah sebuah alat kelengkapan atau sebuah tunjangan dari jabatan panghulu, sawah ini menjadi penting secara filosofis karena melambangkan kebesaran dan kekayaan seorang panghulu, sawah kagadangan dimaksudkan agar penghulu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tampa meminta-minta kepada anggota sukunya dan agar seorang panghulu tidak mengharapkan pemberian orang lain karena jabatan dan kekuasaanya. Secara ekonomis sawah kagadangan juga dimaksudkan agar kebutuhan dan operasional penghulu dalam melaksanakan tugasnya terpenuhi dan tercukupi.

Namun pada dewasa ini sawah kagadangan terancam eksistensinya kerana “digerogoti” oleh banyak ancaman, yang kalau di ibaratkan seperti: di bawah lapuak dek tanah, di ateh di goyang aingin, di tangah digiriak kumbang

Bahwa, dari bawah atau dari angggota kaum itu sendiri sawah kagadangan sering di jual-gadaikan ketika gelar sako panghulu tidak lagi  dihidupkan, dari tengah atau oleh panghulu itu sendiri terkadang sawah kagadangan juga tidak di urus dan diabaikan begitu saja sehingga lahan sawah ini terbengkalai tak bertuan, terkadang telah beralih fungsi menjadi kolam ikan, semak belukar atau tempat kubangan kerbau. Dari atas juga sawah kagadangan di terpa oleh angin globalisasi, dimana hak kepemilikan pibadi menghilangkan secara perlahan konsep kepemilikan ulayat komunal, sehingga masing-masing anggota kaum berusaha untung memprivatisasi tanah ulayat termasuk dalam hal ini sawah kagadangan yang semakin hari semakin sulit kita temukan di setiap kaum dan suku, tentu ini menjadi alaram pengingat bagi kita semua bahwa saat ini semangat anti-korupsi sejak ratusan tahun lalu yang tertanam dalam insitusi niniak-mamak atau Panghulu melalui Sawah Kagadangan nya perlahan mulai pudar dan menghilang dari tatanan Adat Alam Minangkabau.

Daftar Pustaka

• AA Navis (2019): Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau.Jakarta Grafiti PersAlur.

• Bobin AB (1992): Monografi Daerah Sumatera Barat. Jakarta : Dep P dan K LKAAM (1997) : Pelajaran Adat dan budaya Minangkabau .Padang : LKAAM SumatraBarat.

• Syamsul (1998): Pola Penguasaan Tanah dan Mobilitas di wilayah Pedesaan :Studi pada Masyarakat Minangkabau :Disertasi universitas padjajaran Bandung.

• Firman (1997) : Adaptasi Fungsi Mamak dalam Perubahan struktur Keluarga di Minangkabau : Disertasi Universitas Airlangga Surabaya.