Fenomena penghormatan terhadap figur Tuangku di Padang Pariaman kini berada di persimpangan jalan yang mencemaskan. Jangan naik spaning dulu, baca baik-baik, terlebih memahami konteks ini membutuhkan kepala yang dingin. Gelar Tuangku sebagai warisan estafet keilmuan para Syekh terdahulu seharusnya merepresentasikan kedalaman intelektual dan kejernihan spiritual, ingat: ”harusnya”.
Namun, meski ini mungkin akan terlihat subjektif, ya namanya ini juga opini, kita harus sadar bahwa realitas kontemporer dewasa ini menunjukan kontradiksi cukup mencolok, penghormatan masyarakat tak lagi berpijak pada keilmuan yang mumpuni, tapi terperangkap dalam simbolisme lahiriah dan fanatisme buta.
Garis antara penghormatan religius dan pengkultusan individu kian kabur, menjauhkan umat dari esensi Islam yang membebaskan. Kultus ini bukan sekadar penyimpangan; ia adalah pengkhianatan terhadap identitas Padang Pariaman sebagai “Serambi Mekah” yang rasional, ingat bahasa yang saya gunakan: ”rasional”.
Kultus individu ini melahirkan mentalitas taklid buta, di mana suara Tuangku dianggap kebenaran absolut yang tak boleh diuji secara kritis. Ini bertentangan dengan tradisi dialektika pesantren Minangkabau yang dinamis, di mana ilmu diuji melalui mubasyarah dan kajian dalil. Kini, banyak oknum Tuangku justru melenceng dari dakwah inklusif, sibuk memperkuat hegemoni golongan atau mengejar status sosial, ingat bahasa saya: ”tak semuanya, tapi ada”.
Saya sebagai penulis menemukan contoh nyata yang justru ada pada seorang Tuangku yang dikenal masyarakat sebagai pewaris sanad, tapi jarang melaksanakan shalat berjamaah di masjid, bahkan absen dalam ibadah wajib yang menjadi pondasi keislaman.m, atau ukuran keislaman seorang muslim.
Ironisnya, pengabaian rukun Islam semacam ini tak dipertanyakan, karena aura gelar Tuangku telah memaksumkan segala kelalaian, dan ini terjadi dan tak betul-betul dipahami dan pula tidak diselesaikan secara benar, sehingga orientasi pendidikan umat melemah, digantikan kepatuhan mekanis, yang ada pada akhirnya yaitu ”pimpiang di ateh lereng”.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa kritik ini sama sekali tidak ditujukan untuk meruntuhkan wibawa Tuangku yang selama berabad-abad menjadi suluh di Padang Pariaman, dan jika marah, marahlah, tapi saya berharap ada pula yang menjawab tulisan dari ”urang ketek baru baraja” ini.
Justru sebaliknya, ini merupakan upaya kecil dari penyelamatan marwah Tuangku dari segelintir oknum yang mendegradasi gelar mulia tersebut menjadi sekadar simbol kekuasaan dan alat penundukan umat. Kita harus mampu membedakan antara Tuangku Pewaris Nabi yang alim, zuhud, dan taat pada syariat dengan oknum penyandang gelar yang justru melanggar prinsip dasar Islam demi kepentingan personal.
Jika kita menengok ke belakang, kejayaan Islam di Padang Pariaman yang dipelopori oleh figur seperti Syekh Burhanuddin Ulakan tidaklah tegak di atas pondasi taklid buta. Otoritas spiritual para ulama terdahulu dibangun melalui riyadhah keilmuan yang panjang dan keteguhan memegang syariat yang tak tergoyahkan.
Kita pun juga harus tahu, bahwa tradisi surau masa lalu adalah laboratorium dialektika, di mana seorang Tuangku dihormati karena ketajaman dalil dan kesalehan pribadinya yang wara’, bukan karena klaim kemaksuman yang dipaksakan, sangat kontras dengan realitas hari ini, di mana warisan intelektual yang cerdas dan egaliter itu mulai tergerus oleh narsisme segelintir figur yang lebih sibuk memoles citra spiritual daripada menjaga integritas ibadah yang paling mendasar.
Puncak distorsi ini terlihat dalam pemaknaan “barokaik” yang menyimpang secara mematikan. Sejatinya, barokaik adalah rahmat ilahi yang mengalir melalui ketaatan pada syariat, bukan kepatuhan tanpa syarat kepada manusia. Kini, barokaik dimanipulasi sebagai alat penundukan: umat diajarkan bahwa taat pada Tuangku apa pun katanya akan mendatangkan berkah materi dan spiritual, ingat bahasa saya: itu yang saya lihat, di beberapa peristiwa, dan mungkin saja ini sangat subjektif.
Narasi ini mematikan nalar sehat masyarakat Minangkabau, yang konon dikenal dengan adagium ”suluah panjang katiko kalam”. Saat barokaik dijadikan tameng, kritik terhadap pelanggaran seperti kelalaian shalat atau juncto dukungan politik oportunis dianggap pengkhianatan, lantas apa yang diharapkan? Patuh kah?
Akibatnya, otoritas spiritual berubah menjadi rantai tak terlihat: umat tak lagi memverifikasi dalil, tapi bergantung pada “karomah” figur. Saya sendiri mendengar kisah pilu dari teman yang menjadi korban langsung, ia ditindas secara emosional dan finansial oleh oknum Tuangku yang mengatasnamakan barokaik untuk menekan suara berbeda. Ini bukan rahmat, melainkan penjara mental yang melumpuhkan potensi kritis umat.
Di samping itu, kenyataan pahit lainnya semakin terkuak ketika sebagian Tuangku, ingat bahasa saya: ”sebagian” terkooptasi oleh kepentingan praktis, dari panggung politik hingga komersialisasi pengaruh spiritual demi pengumpulan massa. Alih-alih zuhud seperti ulama terdahulu yang memposisikan diri sebagai pelayan ilmu, segelintir figur ini terjebak narsisme spiritual.
Masyarakat sendiri turut bersalah dengan sikap yang seolah membenarkan perilaku keliru ini, sungguh memprihatinkan mulai dari membiarkan kewajiban shalat ditinggalkan, hingga munculnya fanatisme kelompok yang saling menjatuhkan. Dakwah yang harusnya merangkul semua orang kini terpecah-pecah dalam kotak-kotak kecil yang tertutup.
Standar kebenaran pun ikut bergeser bukan lagi mencari apa yang benar sesuai dalil, melainkan hanya membela siapa tokohnya. Jika ini terus dibiarkan, jati diri Padang Pariaman yang dikenal baik selama ini akan luntur, menyisakan masyarakat yang hanya ikut-ikutan tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan gerakan reorientasi darurat untuk mengembalikan marwah Tuangku sebagai pendidik umat, bukan objek pemujaan.
Jadi kita harus bagaimana? Sebagai masyarakat kita harus berani membedakan: hormati ulama sebagai pembawa risalah, tapi tolak kultus terhadap manusia, karena toh manusi juga penuh keterbatasan, yang tak kalah penting, pendidikan kritis perlu diperkuat melalui kajian dialektika di surau dan pesantren, mengajak umat memverifikasi sanad serta amal Tuangku termasuk kewalidannya dalam shalat, sebelum taat.
Selanjutnya, majelis musyawarah komunal harus dibentuk untuk mengoreksi penyimpangan, mengembalikan barokaik ke makna syar’i sebagai pemicu pembebasan, bukan dominasi. Tuangku autentik perlu didorong memimpin dengan teladan, bukan retorika semata, sehingga dakwah kembali mencerdaskan dan memerdekakan. Dengan meruntuhkan tembok taklid ini, kita selamatkan institusi Tuangku dari kehancuran moral.
Hingga, Insya Allah, dakwah di tanah Padang Pariaman pun pulih pada khitahnya: rahmat bagi seluruh alam, bebas dari sekat fanatisme sempit. Hanya dengan itu pula, “Serambi Mekah” tetap bertahta sebagai benteng rasionalitas Islam di Ranah Minang.
Penulis:
Abdul Aziz
(Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, alhamdulillah masih sering belajar, dan masih sering baca buku juga. Menaruh minat pada isu-isu adat, dan juga keagamaan.)