Sebuah tulisan di Langgam.id baru-baru ini menggambarkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah sebagai sosok yang memiliki minat dan wawasan terhadap sejarah Minangkabau serta perjuangan bangsa, dan hal itu ditulis oleh Anggota DPRD Lima Puluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky.
Tempo lalu saya beli mie pedas tak jauh dari tempat tinggal saya, yang ada dalam pikiran saya ”akhirnya makan mie pedas juga, setelah lama tidak,” ketika sampai di tempat tersebut saya bertemu dengan salah seorang Datuak, beliau tampaknya baru selesai makan mie, saya dipanggilnya dan saya pun mendekat. Untuk disclaimer, Datuak ini ia baru saja diangkat dan belum sampai satu tahun mengemban amanah. Di sisi lain, aroma cabai dari mie pedas membangkitkan salero yang telah lama absen.
Di lereng bukit yang memeluk Danau Maninjau di antara hamparan sawah berundak dan rimbunnya pohon pinang berdiri sebuah rumah gadang tua yang atapnya melengkung lembut seperti tanduk kerbau. Di sanalah pada 17 Februari 1908 lahir seorang anak yang kelak namanya tidak hanya dikenal sebagai putra daerah tetapi juga pemikir besar bangsa. Namanya Abdul Malik Karim Amrullah yang akrab dipanggil Hamka.
Pasca era reformasi, civil society telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menuju spirit dan kesadaran bersama dalam upaya mengembalikan semangat demokratisasi di Indonesia. Unsur hakiki yang sudah lama menancap dalam jati diri tersebut sudah lama tertuang dalam cita-cita sila ke-4 Pancasila, yang kemudian menjadi pondasi kuat dalam menjaga amanat kedaulatan rakyat. Tidak sampai disana, Bung Hatta sebagai putra Minangkabau yang juga sekaligus salah satu tokoh founding father telah lebih dahulu mengenalkan konsep demokrasi yang bukan hanya sekedar menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berfikir, berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta musyawarah mufakat. Bagi Hatta, melalui bukunya yang berjudul “Demokrasi Kita” menyebutkan bahwasanya demokrasi Indonesia haruslah dirancang berbeda dengan demokrasi ‘ala barat’ yang hanya mengedepankan semangat individualisme. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan corak penyakit dalam tubuh masyarakat Indonesia itu sendiri.
Di antara sedikit penulis Indonesia yang berani menyinggung persoalan homoseksualitas dalam masyarakat Minangkabau, AA Navis menempati posisi yang unik. Melalui esai Anak Jawi di Kampung Kami (1987) dan cerpen Perempuan itu Bernama Lara (1996), Navis tidak hanya merekam keberadaan istilah anak jawi namun juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau memahami dan membicarakan relasi sesama jenis jauh sebelum istilah LGBT menjadi bagian dari perdebatan publik Indonesia.
Esai ini ditulis sebagai bentuk respons, pelurus metodologis, sekaligus ruang dialektika atas tulisan Saudara Azmi sebelumnya yang dimuat di Rundiang.id. Melalui tulisan ini, saya mencoba membedah kompleksitas Perang Paderi menggunakan kacamata Zeitgeist (Jiwa Zaman) dan konsep anakronisme dalam ilmu sejarah, dengan bersandar pada rujukan teoretis dari para sejarawan Universitas Andalas seperti Prof. Gusti Asnan dan Dr. Wannofri Samry.